Berita Nasional
JAKARTA|WARTAPAPER.COM- Johanis Tanak yang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK menberi usulan terkait dengan tindak pidana Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.
Usulan tersebut terfokus pada satu titik yang selama ini rawan dimainkan oleh para oknum penyelenggara negara, yakni terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Dikatakan Johanis Tanak, bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) perampasan aset itu sebaiknya mengatur agar negara dapat merampas aset penyelenggara negara yang tidak tercantum dalam LHKPN.
“Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas oleh pihak lembaga negara yang diberi kewenangan untuk itu, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ,” Beber Johanis Tanak, Selasa (27/10/2026).
Selain itu, dirinya juga mengusulkan hal yang lebih tegas lagi, yakni, pejabat yang wajib melapor LHKPN tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan Aset. RUU itu, juga harus mengatur mekanisme jika pejabat tersebut keberatan dengan perampasan tersebut, jelas Wakil Ketua KPK.
Di sisi lain, Wakil Ketua KPK tersebut juga mengusulkan agar nomenklatur RUU Perampasan Aset tidak diubah. Alasannya, UU Tindak Pidana Korupsi juga banyak menggunakan kata perampasan, sehingga istilah itu bukan hal yang tabu atau tidak biasa.
Usul ini penting karena menyentuh akar persoalan: bukan hanya soal pejabat yang ketahuan korupsi, tetapi soal pejabat yang hartanya tidak bisa dijelaskan dari laporan resminya.
Perlu diingat, ini masih usul dalam pembahasan RUU, bukan aturan yang sudah berlaku. Apakah usul Tanak akan masuk ke dalam undang-undang, dan bagaimana mekanisme keberatannya dirumuskan, masih harus dilihat dalam pembahasan selanjutnya. (Rd).
