Kedatangan mereka ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut pada Senin (6/7/2026) bertujuan menyampaikan keberatan atas hasil seleksi jalur domisili, terutama di SMP Negeri 1 Garut dan SMP Negeri 2 Garut. Mereka mempertanyakan mekanisme seleksi setelah anak-anak mereka dinyatakan tidak lolos meski tempat tinggal dinilai masih berada dalam wilayah prioritas.
Mereka hanya ingin memperoleh penjelasan langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Asep Wawan, mengenai proses seleksi yang diterapkan.
Namun, harapan tersebut tidak terwujud. Hingga para orang tua meninggalkan kantor dinas, pertemuan dengan Kepala Dinas tidak pernah terjadi.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua DPW PWMOI Jawa Barat, R. Satria Santika, menilai pola komunikasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut perlu mendapat perhatian. Menurutnya, akses untuk bertemu langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan selama ini memang tidak mudah.
”Kalau ada keperluan dengan Kepala Dinas, biasanya harus melalui satu pintu, yakni Kabid PKBM. Akses untuk bertemu langsung cukup sulit. Bahkan ketika muncul persoalan yang menjadi perhatian publik, kesannya selalu menghindar,” ujar Bro Tommy sapaan akrab ketua DPW PWMOI tersebut, Rabu (8/7/2026).
Ia menilai, sebagai pimpinan perangkat daerah yang membidangi sektor pendidikan, Kepala Dinas seharusnya hadir memberikan penjelasan kepada masyarakat ketika muncul persoalan yang menimbulkan keresahan. Menurutnya, komunikasi yang terbuka merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dijalankan.
Karena itu, Bro Tommy meminta KDM (Gubernur Jawa Barat) turun tangan untuk menyelesaikan polemik yang terjadi agar persoalan SPMB tidak terus berlarut dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan tetap terjaga.
”Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius. Kami berharap KDM dapat turun tangan agar ada solusi yang jelas, komunikasi dengan masyarakat menjadi lebih terbuka, dan polemik SPMB dapat diselesaikan secara baik,” tegasnya.
(Red/WP)
