Kekecewaan itu disampaikan Ketua Fraksi Selayakh, M. Rafi Sekedang. Menurutnya, momentum hari jadi kabupaten merupakan agenda sakral yang semestinya menjadi panggung utama untuk menampilkan dan membanggakan budaya lokal Aceh Tenggara.
Ia menilai, sejak pembukaan acara sekitar pukul 16.30 WIB hingga berakhirnya rangkaian kegiatan, masyarakat lebih banyak disuguhi pertunjukan tarian dan busana adat dari luar Aceh Tenggara. Sementara budaya Alas yang selama ini melekat sebagai identitas daerah dinilai nyaris tidak mendapat ruang yang memadai.
“Dari awal hingga akhir acara, masyarakat lebih banyak menyaksikan tarian dan pakaian adat dari luar daerah. Bahkan pakaian adat Alas hampir tidak terlihat dikenakan dalam rangkaian pertunjukan tersebut,” katanya.
Menurut Rafi, kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat mengenai konsep dan arah penyelenggaraan acara yang dilaksanakan oleh panitia.
“Banyak masyarakat mempertanyakan, ada apa dengan panitia penyelenggara sehingga budaya Alas yang merupakan budaya mayoritas di Aceh Tenggara justru tidak mendapat porsi yang layak dalam perayaan hari jadi daerah sendiri,” tuturnya.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap keberagaman budaya yang hidup di Aceh Tenggara. Sebaliknya, kritik itu lahir dari keinginan agar budaya Alas tetap menjadi tuan rumah dalam setiap momentum penting daerah.
“Masyarakat tidak mempersoalkan hadirnya keberagaman budaya dalam perayaan HUT Aceh Tenggara. Namun menjadi pertanyaan besar ketika pada momentum hari jadi daerah sendiri, budaya Alas sebagai identitas mayoritas justru nyaris tidak terlihat. Jika bukan pada perayaan hari lahir Aceh Tenggara, lalu pada momentum apa lagi budaya Alas diberikan ruang utama untuk tampil di rumahnya sendiri?” tegasnya.
Menurutnya, banyak masyarakat yang hadir berharap dapat menyaksikan penampilan khas budaya Alas, seperti Tari Landok Alun maupun parade busana adat Alas yang selama ini menjadi simbol kebanggaan daerah. Namun harapan tersebut tidak terpenuhi sebagaimana yang diinginkan.
Lebih jauh, Rafi mempertanyakan apakah tokoh adat dan pegiat budaya Alas dilibatkan dalam penyusunan konsep acara tersebut.
“Apakah panitia melibatkan tokoh adat Alas dalam penyusunan acara? Atau jangan-jangan kita mulai lupa bahwa Aceh Tenggara lahir, tumbuh, dan berkembang dengan identitas budaya Alas yang kuat?” ujarnya.
Ia menambahkan, peringatan hari jadi daerah seharusnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat identitas, sejarah, dan kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya yang dimiliki.
“Perayaan HUT ke-52 Aceh Tenggara seharusnya menjadi panggung kebanggaan budaya Alas. Namun yang dirasakan sebagian masyarakat justru sebaliknya, seolah-olah budaya lokal menjadi tamu di daerahnya sendiri,” katanya.
Rafi berharap ke depan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan panitia pelaksana dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi budaya lokal dalam setiap kegiatan resmi daerah, sehingga generasi muda tidak kehilangan jati diri dan kebanggaan terhadap warisan leluhur mereka.(John Panjaitan/WP)
