Namun, ukuran keberhasilan seorang kepala daerah tidak semata-mata terlihat dari seberapa ketat pegawai diawasi atau seberapa sering program digitalisasi digaungkan, melainkan dari seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat.
Digitalisasi pemerintahan juga bukan sesuatu yang keliru. Bahkan, transformasi layanan berbasis teknologi merupakan kebutuhan di era sekarang.
Persoalannya adalah ketika digitalisasi lebih banyak tampil sebagai slogan dan etalase program, sementara masyarakat masih berhadapan dengan persoalan mendasar seperti jalan rusak, jembatan yang membutuhkan perhatian, irigasi yang belum optimal, serta berbagai infrastruktur publik yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan.
Seorang bupati idealnya tidak berhenti sebagai pengatur ASN. Bupati adalah pemimpin daerah yang memiliki tanggung jawab lebih luas: memastikan pembangunan berjalan, ekonomi masyarakat bergerak, pelayanan publik membaik, dan infrastruktur menjadi penopang aktivitas warga.
Jika sebagian besar energi pemerintahan habis untuk mengatur kedisiplinan aparatur dan menggaungkan program digital, muncul pertanyaan sederhana: bagaimana dengan pembangunan fisik yang menjadi kebutuhan nyata masyarakat di pelosok daerah?
Masyarakat tidak hanya membutuhkan aplikasi dan sistem digital. Mereka juga membutuhkan jalan yang layak untuk mengangkut hasil pertanian, jembatan yang aman dilalui, saluran irigasi yang berfungsi, fasilitas kesehatan yang memadai, serta infrastruktur dasar lainnya.
Digitalisasi akan terasa manfaatnya apabila berjalan beriringan dengan pembangunan nyata. Jangan sampai pemerintah terlihat modern di layar ponsel, tetapi masyarakat masih merasakan persoalan lama ketika keluar dari rumah.
Kritik ini bukan berarti menolak program digitalisasi maupun penegakan disiplin ASN. Justru keduanya harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mempercepat pelayanan dan pembangunan, bukan menjadi tujuan akhir pemerintahan.
ASN yang disiplin harus menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, sementara sistem digital harus mampu membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan. Pada saat yang sama, anggaran dan kebijakan pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan infrastruktur yang mendesak.
Pada akhirnya, masyarakat akan menilai pemerintah bukan dari banyaknya slogan, aplikasi, atau aturan yang dibuat, melainkan dari perubahan yang benar-benar terlihat.
Kepemimpinan daerah membutuhkan keseimbangan antara membenahi birokrasi, mempercepat digitalisasi, dan memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan.
Sebab, bupati bukan hanya pemimpin bagi ASN, tetapi pemimpin bagi seluruh masyarakat. Jika birokrasi semakin tertib tetapi jalan dan infrastruktur semakin melemah, maka pemerintah perlu kembali bertanya: sebenarnya pembangunan ini sedang diarahkan untuk siapa.
(John Panjaitan/WP)
