JAKARTA|WARTAPAPER.COM-Rencana Danantara mengaudit 750 badan usaha milik negara mendapat sorotan dari kalangan pengamat. Herry Gunawan, yang menjabat sebagai Direktur NEXT Indonesia Center sekaligus dikenal sebagai pengamat BUMN, menilai langkah audit besar-besaran ini merupakan awal yang baik untuk membenahi tata kelola perusahaan pelat merah yang selama ini banyak dikeluhkan publik.
Menurut Herry, kalau nanti audit menemukan potensi kerugian negara, prosesnya jangan berhenti hanya di level administratif. Pejabat yang terbukti bermasalah tidak cukup sekadar dicopot dari jabatannya, tapi harus benar-benar diproses secara hukum. Ia menyebut ini sebagai langkah permulaan yang tepat dalam upaya konsolidasi dan audit menyeluruh terhadap BUMN.
Yang menarik, Herry juga mendorong agar pemeriksaan KPK tidak berhenti di level direksi atau komisaris saja. Ia meminta lembaga antirasuah itu berani membuka peluang pemeriksaan ke level yang lebih tinggi, termasuk para komisaris maupun pejabat lain yang pernah membawahi BUMN-BUMN tersebut. Salah satu nama yang disebutnya adalah Erick Thohir, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN, apabila memang ada indikasi keterlibatan dalam kasus-kasus yang tengah diusut.
Pernyataan ini muncul di tengah gencarnya langkah Danantara dan Badan Pengelola BUMN merapikan ratusan perusahaan negara yang selama ini membebani keuangan negara. Prosesnya sendiri sudah melibatkan koordinasi langsung dengan KPK, termasuk soal bagaimana menindaklanjuti temuan dugaan tindak pidana korupsi tanpa menghapus tanggung jawab hukum pihak-pihak yang terlibat di masa lalu.
#BUMN #Danantara #KPK #ErickThohir #Korupsi
Editor:Red/WP
