Arahan tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama jajaran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).
Langkah pertama, BNPB meminta pemerintah daerah di enam kabupaten yang terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, bersama Pemerintah Provinsi NTT segera menetapkan status darurat secara resmi.
Menurut Suharyanto, kepastian status kedaruratan menjadi landasan penting agar pemerintah pusat dan kementerian/lembaga dapat memberikan dukungan anggaran, bantuan teknis, serta sumber daya secara maksimal.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” tegas Suharyanto.
Sejalan dengan penetapan status darurat, BNPB meminta pemerintah daerah mempercepat pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
Unsur TNI dan Polri akan dioptimalkan dalam struktur komando lapangan untuk memastikan pergerakan personel, penanganan pengungsi, serta distribusi bantuan berjalan dalam satu koordinasi.
“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi,” instruksinya.
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo serta Posko Taktis di Maumere.
Dua titik tersebut disiapkan untuk menjangkau wilayah Flores bagian barat dan timur secara lebih cepat dan merata. Posko Maumere secara khusus akan mendukung penanganan di wilayah Sikka, Nagekeo, dan Ngada.
“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada,” ujar Suharyanto.
Ia berharap keberadaan dua posko tersebut dapat mempercepat koordinasi sekaligus memastikan seluruh langkah penanganan bencana menjangkau wilayah terdampak.
Untuk menjamin ketersediaan bantuan dari luar daerah, BNPB juga mengoordinasikan pembukaan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Posko tersebut akan menjadi titik penerimaan dan konsolidasi bantuan dari kementerian/lembaga, BUMN, pihak swasta, maupun masyarakat sebelum dikirimkan ke wilayah terdampak di Flores melalui jalur udara.
“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” jelasnya.
Skema tersebut diharapkan membuat bantuan dari berbagai pihak lebih terkoordinasi dan menghindari penumpukan maupun ketidaktepatan distribusi di lapangan.
Dari sisi keselamatan warga, BNPB menginstruksikan operasi pencarian dan pertolongan atau SAR dipimpin langsung oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Operasi penyisiran reruntuhan akan melibatkan unsur TNI, Polri, relawan, dan tim gabungan lainnya hingga dipastikan tidak ada lagi korban yang terjebak maupun hilang.
“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” kata Suharyanto.
BNPB menargetkan layanan dasar seperti listrik, air bersih, bahan bakar minyak (BBM), dan komunikasi dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah diminta tidak menunggu berakhirnya masa tanggap darurat untuk melakukan pendataan kerusakan rumah warga.
Pendataan harus dilakukan secara paralel agar kebutuhan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) maupun perbaikan rumah dapat segera ditetapkan dan dilaksanakan.
“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” imbaunya.
Untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat, BNPB mengoordinasikan pengerahan alutsista lintas lembaga, termasuk helikopter, pesawat, dan kapal laut milik TNI, Basarnas, serta BNPB.
Armada tersebut akan diprioritaskan untuk mengangkut dan mendistribusikan kebutuhan dasar masyarakat, seperti bahan pangan, selimut, dan tenda pengungsian ke titik-titik terdampak.
“Dari TNI ada 4 helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB 2 pesawat sayap lebar dan 1 helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” ungkap Suharyanto.
Sebagai langkah kedelapan sekaligus upaya menjaga keterbukaan informasi, BNPB menginstruksikan pengoperasian Media Center resmi untuk memberikan pembaruan perkembangan penanganan bencana kepada masyarakat.
“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore,” tutup Suharyanto.
Delapan langkah tersebut menjadi fokus utama penanganan darurat pascagempa M7,7 di Flores. Pemerintah pusat dan daerah, bersama unsur TNI-Polri, Basarnas, kementerian/lembaga, relawan, serta berbagai pihak terkait, diarahkan untuk bergerak dalam satu koordinasi agar proses evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi bantuan, hingga pemulihan awal masyarakat terdampak dapat berlangsung cepat.
(John Panjaitan/WP)
