Asahan|Wartapaper.Com – Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Kabupaten Asahan memberikan dukungan tegas dan penuh kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret pengelolaan program strategis di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Mendukung proses hukum di tingkat pusat, Forwaka Asahan juga secara khusus mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi di wilayah Kabupaten Asahan.
Dolly Simbolon, dalam pernyataannya pada Jumat (5/6/2026), menyatakan prinsip bahwa setiap program yang dibiayai menggunakan uang rakyat harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, jika ditemukan indikasi penyimpangan, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu dan secara profesional.
“Jika terbukti melakukan penyimpangan terhadap penggunaan anggaran negara harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas ini merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah,” cetus Dolly Simbolon.
Dalam pernyataannya, Dolly secara khusus menyoroti dua persoalan utama yang menjadi sorotan publik saat ini. Pertama adalah dugaan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN yang telah mengemuka. Kedua, dan yang paling disorot, adalah dugaan praktik jual beli titik lokasi SPPG atau wilayah pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dugaan ini berdasarkan informasi dan temuan yang telah diungkap oleh tim penyidik Kejagung.
“Kami menyatakan bahwa program yang bertujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tidak boleh dicederai oleh praktik-praktik korupsi. Jika benar terdapat penyimpangan, maka harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya demi menjaga kepercayaan publik agar tidak hilang,” imbuh Dolly.
Tidak hanya berhenti pada dukungan pengusutan di tingkat pusat, Forwaka Asahan juga meminta pemerintah dan instansi berwenang untuk melakukan audit total atau menyeluruh terhadap keberadaan dan kinerja seluruh SPPG yang ada di Kabupaten Asahan.
Menindak lanjuti hal tersebut menurut Dolly, langkah audit ini sangat penting dilakukan sebagai tindakan preventif dan korektif. Ruang lingkup pemeriksaan harus mencakup aspek pengelolaan anggaran, proses pengadaan bahan makanan, standar kualitas dan keamanan pangan, hingga efektivitas penyaluran manfaat kepada masyarakat sasaran.
“Kami desak agar dilakukan audit untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai koridor aturan. Kami ingin memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan negara maupun masyarakat. Program pemenuhan gizi ini adalah program strategis yang menyangkut masa depan generasi kita, sehingga pengawasan harus ketat dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dolly menyatakan Forwaka Asahan sebagai mitra strategis penegak hukum dan pemerintah, siap mendukung segala upaya pengawasan yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan.(John Panjaitan/WP)
