JAKARTA|WARTAPAPER.COM-Ada satu kalimat yang terucap di balik layar sesaat setelah Presiden Prabowo Subianto selesai menyampaikan pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026. Rosan Perkasa Roeslani, yang menjabat merangkap Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, keluar dan langsung dikerubuti wartawan. “Ini proyek jangka panjang,” katanya. “Win-win untuk Indonesia dan Singapura.”
Pernyataan itu terdengar tenang, tapi di baliknya ada sejarah panjang yang tidak mudah. Rencana ekspor listrik hijau dari Indonesia ke Singapura ini sudah dibicarakan lebih dari empat tahun. Ia mandek, berulang kali nyaris jalan, lalu kandas lagi. Baru hari ini, dengan penunjukan resmi Danantara sebagai ujung tombak eksekusi dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan dua perusahaan energi asal Singapura, proyek senilai sekitar 30 miliar dolar AS atau setara Rp 522 triliun itu resmi menemukan jalannya.
Prabowo mengumumkannya langsung dalam joint statement dengan PM Wong. “Indonesia telah menunjuk BPI Danantara untuk implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas, serta berbagai kegiatan di bidang perdagangan, energi, ekonomi digital, ekosistem digital, dan keamanan siber,” ujar Prabowo. Ini bukan sekadar kalimat diplomatik — ini instruksi resmi kepala negara yang membuat proyek yang tertunda bertahun-tahun akhirnya punya nama, wajah, dan tenggat.
Dua MoU pembelian listrik ditandatangani pada hari yang sama. Pertama antara Keppel Electric dan Danantara, kedua antara Sembcorp Utilities dan Danantara. Keduanya bertindak sebagai off-taker, artinya mereka yang akan membeli listrik yang diproduksi dari sisi Indonesia. Keppel Electric adalah anak usaha dari Keppel Ltd., konglomerat Singapura yang sahamnya sebagian dipegang oleh Temasek Holdings, dana investasi milik pemerintah Singapura. Sembcorp Utilities berada di bawah Sembcorp Industries, di mana Temasek juga memegang saham sekitar 49 persen. Keduanya bukan perusahaan negara dalam pengertian penuh, tetapi beroperasi di sektor strategis dengan keterlibatan negara yang kuat — khas model kapitalisme negara ala Singapura.
Satu lagi MoU ditandatangani dengan Singapore Energy Inter connections terkait pengembangan infrastruktur transmisi lintas batas — komponen krusial karena listrik tidak bisa hanya diproduksi, ia harus bisa dialirkan melewati laut dari Indonesia ke Singapura.
Bagaimana listriknya akan dihasilkan? Semuanya dari energi terbarukan. Rosan menjelaskan infrastruktur pembangkit direncanakan dibangun di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) di Kepulauan Riau — kawasan ekonomi khusus yang posisinya berdekatan langsung dengan Singapura. Sumber utamanya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dengan kemungkinan kombinasi sumber energi terbarukan lainnya.
Soal skala, angkanya cukup membuat mata terbelalak. Total kapasitas yang ditargetkan mencapai 3,4 gigawatt — dan itu baru akan sepenuhnya terealisasi pada 2035. Namun Pandu Patria Sjahrir, Chief Investment Officer Danantara, menargetkan proyek ini sudah mulai bergerak pada akhir 2026. Tahap pertama yang akan dibangun berkisar antara 600 megawatt hingga 1,2 gigawatt. Rosan mengingatkan bahwa angka ekspor ini hanya sepersekian kecil dari target besar Indonesia membangun 100 gigawatt kapasitas energi terbarukan nasional — artinya ekspor ke Singapura tidak akan menggerogoti pasokan listrik dalam negeri.
Chief Investment Officer Danantara, Pandu Patria Sjahrir, menambahkan bahwa saat ini sudah ada enam hingga tujuh perusahaan yang telah mengantongi izin bersyarat atau conditional license dari pemerintah Singapura untuk proyek ini. Danantara tengah menjajaki kerja sama operasional dengan pemegang-pemegang izin tersebut.
Bagi Singapura, ini bukan sekadar soal impor listrik. Negara kota itu memiliki target ambisius mengurangi emisi karbon dan membutuhkan sumber energi hijau dari luar karena keterbatasan lahan. Indonesia, dengan potensi surya yang melimpah dan kawasan BBK yang strategis, menjadi mitra ideal. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan mengubah potensi energi yang selama ini belum teroptimalkan menjadi sumber pendapatan ekspor sekaligus penarik investasi industri hijau ke kawasan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pernah menyebutkan bahwa realisasi ekspor listrik tidak akan bisa dimulai dalam beberapa bulan karena infrastruktur transmisi masih butuh waktu pembangunan sekitar satu hingga satu setengah tahun. Namun dengan instruksi langsung Prabowo dan MoU yang sudah ditandatangani di hadapan kedua pemimpin negara hari ini, hambatan yang paling berat — hambatan politis dan koordinasi — sudah disingkirkan.
Empat tahun mandek. Satu hari di Istana Merdeka. Dan sebuah proyek senilai Rp 522 triliun akhirnya punya landasan hukum untuk bergerak.
#EnergiTerbarukanIndonesia #DanantaraIndonesia #EksporListrik #IndonesiaSingapura #TransisiEnergi
Editor:John Panjaitan/WP
