KARAWANG|WARTAPAPER.COM-Di sebuah gudang Bulog di Karawang, Jawa Barat, pada 23 April 2026, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan sebuah angka yang belum pernah ada dalam sejarah republik ini: stok cadangan beras pemerintah tembus 5.000.198 ton. Bukan dibulatkan. Persis segitu.
“Ini tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri,” kata Amran. “Jadi sejak kami lahir sampai tahun 2025, ini tertinggi.”
Kalimat itu bukan retorika kampanye. Ia adalah laporan dari gudang-gudang beras yang tersebar di seluruh Indonesia, dikonfirmasi oleh data Badan Pusat Statistik, dicatat oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), dan disorot di dua forum paling bergengsi di dunia: Sidang Umum PBB di New York dan World Economic Forum di Davos.
Untuk memahami betapa dramatisnya perubahan ini, kita perlu mengingat posisi Indonesia hanya dua tahun lalu: negara pengimpor beras terbesar di dunia selama dua dekade berturut-turut. Ketika panen domestik tidak mencukupi, pemerintah rutin mendatangkan jutaan ton beras dari Vietnam, Thailand, dan India. Harga gabah petani sering ambruk saat kapal-kapal berisi beras impor tiba di pelabuhan.
Lalu sejak Januari 2025, keran impor itu ditutup rapat. Total. Dan yang terjadi justru bukan krisis — yang terjadi adalah rekor demi rekor.
Berdasarkan data Kerangka Sampel Area BPS per November 2025, produksi beras nasional sepanjang 2025 diproyeksikan mencapai 34,71 juta ton — naik 13,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan merupakan yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Angka ini melampaui capaian era Soeharto saat swasembada beras pertama kali diraih pada 1984, dan melampaui era Joko Widodo yang mencatat 31,3 juta ton pada 2019.
Di forum WEF Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian ini di hadapan para pemimpin bisnis dan pemerintahan dari seluruh dunia. “Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, produksi beras kami adalah yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Target swasembada yang saya tetapkan empat tahun, berhasil dicapai hanya dalam satu tahun,” ujarnya. Para pemimpin global — termasuk perwakilan World Food Programme yang hadir — merespons dengan pujian atas pendekatan Indonesia yang sistemik dan dipimpin langsung oleh pemerintah.
Tiga bulan sebelumnya, pada 23 September 2025, Prabowo telah lebih dulu menyampaikan klaim ini di podium Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York. Di sana ia menegaskan Indonesia kini swasembada beras dan mulai mengekspor beras ke negara-negara yang membutuhkan, termasuk Palestina. “Kami yakin dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia,” katanya, berpidato di urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat.
Keputusan menghentikan impor beras bukan sekadar keputusan anggaran. Efeknya merambat ke pasar beras dunia. Menurut laporan FAO dan USDA per November 2025, stok beras global musim 2025/26 naik signifikan — sebagian karena hilangnya Indonesia dari daftar pembeli terbesar. Indeks harga beras internasional FAO (FARPI) pada November 2025 mencatat titik terendah dalam empat tahun terakhir. Negara-negara yang masih mengimpor beras secara tidak langsung diuntungkan oleh harga yang lebih murah.
Di lapangan, transformasi ini tidak terjadi secara ajaib. Pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah gabah dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 per kilogram — tertinggi sepanjang sejarah, yang menutup ruang bagi tengkulak untuk menekan harga petani. Subsidi pupuk disederhanakan dari labirin 145 regulasi menjadi aturan yang lebih langsung, dengan harga turun hingga 20 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 berada di level 125,35 — tertinggi dalam 33 tahun terakhir, artinya pendapatan petani kini lebih besar dari pengeluarannya.
Pengakuan internasional juga datang dari sisi yang lebih teknis. Pada 1 Juli 2026 — hanya beberapa hari lalu — sistem agripangan Indonesia menjadi sorotan utama di markas besar FAO di Roma, Italia, dalam konferensi global pertanian cerdas. Dua program konkret dipamerkan kepada dunia: pertama, transformasi pengolahan sagu oleh masyarakat adat Desa Yoboi, Kabupaten Jayapura, Papua, di mana waktu produksi dipangkas dari beberapa hari menjadi hanya lima jam berkat modernisasi yang didukung FAO dan Kementerian Pertanian. Kedua, program pendampingan petani pisang mas kirana di Lumajang, Jawa Timur, melalui inisiatif One Country One Priority Product (OCOP) dengan teknologi pertanian presisi dan sistem pemantauan tanah berbasis IoT.
Di antara keduanya, ada program “Petani Keren” yang menarik perhatian peserta konferensi dari puluhan negara: anak-anak muda di Lampung, Sumatera, yang difasilitasi mengelola kebun cabai dengan teknologi rumah kaca modern dan pendekatan kewirausahaan. Bagi banyak delegasi asing, gambaran petani muda Indonesia yang melek teknologi adalah sesuatu yang tidak mereka bayangkan sebelumnya.
Tentu, perjalanan menuju “lumbung pangan dunia” yang dicanangkan Prabowo masih panjang. Jagung, gula, dan protein masih dalam target swasembada empat tahun ke depan. Masalah distribusi antarpulau belum sepenuhnya terpecahkan. Perubahan iklim menjadi ancaman nyata yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Tapi satu hal sudah terjawab: ketika dunia bertanya apakah Indonesia bisa berhenti bergantung pada impor pangan, jawabannya kini ada di gudang-gudang Bulog yang penuh sesak itu.
#KetahananPangan #SwasembadaIndonesia #LumbungPanganDunia #IndonesiaBangkit #PertanianModern
Editor:John Panjaitan/WP
