Dampak Migrasi Pengguna Pertamax ke Pertalite ,Bambang Ismoyo : akan jadi APBN

Menurut dia, hingga saat ini pemerintah belum memiliki data mengenai persentase pengguna kendaraan yang berpotensi beralih dari Pertamax ke Pertalite setelah penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

Purbaya menambahkan, pengelolaan konsumsi dan distribusi BBM subsidi merupakan kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Mungkin ditanya Pak Bahlil yang mengerti itu,” ucapnya.

Kekhawatiran mengenai migrasi konsumen muncul seiring melebarnya selisih harga antara Pertamax dan Pertalite. Jika perpindahan pengguna berlangsung dalam jumlah besar, kuota Pertalite dikhawatirkan dapat terlampaui dan berpotensi meningkatkan beban subsidi energi pada 2026.

Secara terpisah, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal menilai perpindahan sebagian pengguna Pertamax ke Pertalite sangat mungkin terjadi setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi. Menurut dia, selisih harga yang semakin lebar dapat mendorong konsumen mencari alternatif bahan bakar yang lebih murah untuk menekan pengeluaran.

“Sangat mungkin dengan kenaikan yang begitu besar, banyak pelaku atau konsumen yang beralih ke Pertalite,” ujar Faisal, Rabu (10/6/2026).

Meski demikian, Faisal menilai migrasi konsumsi tidak akan berlangsung sepenuhnya bebas karena pemerintah telah menerapkan berbagai mekanisme pengendalian terhadap distribusi BBM subsidi maupun BBM penugasan. Ia menjelaskan adanya kuota, pembatasan distribusi, dan pengawasan penggunaan membuat ruang perpindahan konsumen ke BBM yang lebih murah menjadi terbebani.

“Peralihan konsumen ke kelas BBM yang lebih rendah saat ini tidak mudah dilakukan karena ada kontrol penggunaan, kuota, dan pembatasan suplai,” kata Faisal.

Karena itu, menurut Faisal, dampak kenaikan harga Pertamax terhadap konsumsi Pertalite tetap perlu dicermati pemerintah untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tetap tepat sasaran dan sesuai kuota yang telah ditetapkan.

(John Panjaitan/WP)