Unggahan yang dibagikan oleh akun Threads @the_yestefendy pada 27 Agustus 2026 mengecam pemborosan dana publik demi memperbaiki kesalahan pendataan status ekonomi warga. “Rp7 Triliun melayang cuma buat ralat tukang pentol dan tukang cilok dari desil 10 turun ke desil 6. Terus Menkeunya dengan enteng bilang “Saya ngeluarin uang banyak”. Lah Itu uang pajak rakyat, Pak! Kerjaan berantakan kok yang nanggung dompet negara. mending dipakai buat modalin UMKM beneran daripada buat bayarin sensus halusinasi. ” tulis akun @the_yestefendy menyuarakan kekecewaannya.
Kritik tajam mengenai alokasi anggaran bernilai fantastis tersebut langsung mengundang beragam reaksi keras dari pengguna internet.
Pengguna akun @naufal_aurel menyuarakan kejengkelannya terhadap kinerja instansi yang mengelola pendataan tersebut.
“Orang2 tolol kok malah diguyur uang 7 trilyun, cocoknya dibubarkan sewa lembaga asing.” tulis akun @naufal_aurel memberikan pandangannya.
Keluhan mengenai pelayanan dan perlakuan oknum petugas perpajakan juga turut dibagikan oleh warga di kolom komentar.
Akun @ici.aicile mengisahkan pengalaman kurang menyenangkan saat mengurus administrasi perpajakan mendiang orang tuanya.
“Pak ditatar tuh pegawe2nya di KPP. Wajib pajak udah meninggal saya anaknya datang baik2 malah disindir2 & dipalak. Kepala KPP di Jakarta loh. Bobrok.” tulis akun @ici.aicile menceritakan kejadian tersebut.
Kekacauan pengelompokan tingkatan ekonomi warga yang tidak sesuai fakta lapangan juga menjadi sasaran kritik warganet lain.
Akun @mrsagrn membeberkan ketidaksesuaian data kategorisasi ekonomi yang dialami oleh keluarga mereka.
“Rumah gue subsidi, mobil di pinjemin kantor, gaji umr, motor jadul, masuk desil 10. Sepuluh lhoooo, setingkat pemilik indofood.” tulis akun @mrsagrn mengungkapkan keheranannya.
Pengguna media sosial lainnya turut melontarkan pertanyaan singkat terkait kelanjutan pembenahan sistem pendataan tersebut.
Akun @prodfulo menuliskan rasa penasarannya mengenai dampak pasca perbaikan data.
“I wonder what happens next” tulis akun @prodfulo di kolom tanggapan.
Sementara itu kecurigaan mengenai motif di balik skema penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat juga diutarakan warganet lain.
Akun @djoechri menilai ada kecenderungan pengurangan beban tanggung jawab sosial dari pihak berwenang.
“BPS, BEKERJA UNTUK SUPAYA PEMERÌNTAH BERLEPAS DIRI DARI KEWAJIBAN MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA” tulis akun @djoechri memberikan penilaiannya.
Keheranan atas penetapan status ekonomi tingkat atas pada rumah tangga berpenghasilan biasa turut disampaikan oleh pengguna internet lainnya.
Akun @azriel178 mempertanyakan keakuratan pembaruan data yang membebankan status desil tinggi kepada dirinya.
“Kalau SDH dikasih uang apakah desil” yang salah akan kembali benar pak?? Saya yg irt anak 3 aja bisa masuk desil 10 lo pak.” tulis akun @azriel178 mengakhiri deretan respons publik.
(John Panjaitan/WP)
