“Sejak awal saya melihat ada operasi politik dan pihak yang menungganginya,” kata Jokowi. Meski demikian, ia mengaku tidak terlalu terganggu dengan perkembangan isu tersebut.
Menurut Jokowi, salah satu kemungkinan di balik polemik ini adalah upaya merusak citra politik seseorang. Ia juga membuka kemungkinan isu ijazah sengaja dibesarkan untuk mengalihkan perhatian dari persoalan lain.
“Ini bisa menjadi bagian dari upaya menurunkan reputasi politik seseorang,” ujarnya.
Namun, Jokowi tidak mengungkap siapa pihak yang diduga berada di balik operasi politik tersebut. Ia juga tidak menjelaskan bukti yang mendasari penilaiannya mengenai adanya operasi politik dalam polemik ijazah.
Ketika ditanya mengenai sasaran yang dimaksud, Jokowi menyebut dirinya dan Gibran sama-sama mungkin menjadi pihak yang terdampak.
“Ya, bisa dua-duanya, saya dan Gibran,” ucapnya.
Pernyataan tersebut kembali menempatkan persoalan ijazah Jokowi dan Gibran dalam pusaran perdebatan politik.
Meski demikian, dugaan adanya operasi politik yang disampaikan Jokowi masih merupakan penilaiannya dan belum disertai penjelasan mengenai pihak yang dituding terlibat.
Sebelum menyampaikan dugaan operasi politik, Jokowi juga pernah merespons persoalan dokumen pendidikan Gibran yang menjadi perhatian publik setelah muncul dalam perkara di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pada Kamis (8/10/2026), Jokowi menekankan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan sarjana atau S1. Menurutnya, kelulusan tersebut menunjukkan bahwa putranya telah melewati tahapan pendidikan yang diperlukan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
Ia juga mengingatkan bahwa sistem pendidikan di setiap negara tidak selalu sama. Menurut Jokowi, jalur pendidikan seseorang bisa berbeda, termasuk melalui program persiapan sebelum memasuki pendidikan diploma atau sarjana.
Sementara itu, sejumlah negara memiliki jalur pendidikan lain yang memungkinkan calon mahasiswa mengikuti program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya.
“Setiap negara memiliki sistem pendidikan masing-masing, termasuk jalur menuju diploma dan sarjana,” jelasnya.
Penjelasan tersebut menjadi bagian dari respons Jokowi terhadap perdebatan mengenai riwayat pendidikan Gibran.
Namun, argumen mengenai jenjang pendidikan yang telah ditempuh berbeda dari persoalan pembuktian dokumen tertentu yang dipersoalkan dalam perkara hukum.
Perkembangan isu ijazah Jokowi dan Gibran memperlihatkan bahwa persoalan ini masih memiliki dua sisi yang terus menjadi perhatian: pembuktian mengenai dokumen pendidikan dan perdebatan tentang dampak politiknya.
Di satu sisi, Jokowi menilai ada kepentingan politik yang ikut bermain dan berpotensi memengaruhi reputasinya maupun Gibran. Di sisi lain, ia belum membeberkan siapa pihak yang dimaksud ataupun bukti yang mendasari dugaan tersebut.
Karena itu, pernyataan Jokowi mengenai operasi politik belum menjawab seluruh pertanyaan yang berkembang dalam polemik ijazah
(Redaksi/WP)
