“Pemeriksaan yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain. Jangan!” kata Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Nusa Tenggara Barat, Jumat, 10 Juli 2026.
Selain aparat penegak hukum, Prabowo mempersilakan kepala daerah di semua tingkatan, mulai dari gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa, melakukan pengawasan terhadap operasional SPPG. Menurut dia, pengawasan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan.
Prabowo mengatakan pemerintah akan terus menjalankan Program Makan Bergizi Gratis karena ditujukan untuk membantu masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, ia mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari program tersebut.
“Saya tidak ingin lihat rakyat miskin, saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ,” ujarnya.
Ia meminta setiap dugaan pelanggaran segera dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Prabowo, laporan juga dapat disampaikan langsung kepadanya, termasuk melalui media sosial seperti TikTok.
“Laporkan kepada Kepala BGN, kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong di TikTok langsung aku kirim tim untuk selesaikan,” kata dia.
Meski demikian, Prabowo mengaku memahami masih adanya praktik penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi. Karena itu, ia mengingatkan aparat agar tidak menjadikan pemeriksaan sebagai sarana meminta imbalan kepada pengelola dapur MBG.
“Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran,” ujarnya.
Prabowo juga meminta masyarakat ikut mengawasi kinerja kepala daerah maupun aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis. Ia meminta warga melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan.
“Rakyat awasi ya! Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget,” kata Prabowo. (John Panjaitan/WP)
