JAKARTA|WARTAPAPER.COM-Suahasil Nazara memaparkan secara singkat tugasnya, “Menjaga keuangan negara, memastikan keuangan negara kita akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kita, bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan, baik melalui konsumsi masyarakat, melalui investasi, melalui pengeluaran pemerintah, dan lebih-lebih lagi melalui kegiatan ekspor.”
Rumusan atau teori dasar dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan hasil dari Konsumsi Rumah Tangga, Belanja Pemerintah, Investasi dan delta kegiatan Ekspor dan Impor. Secara umum mereka yang mendapat tugas mengelola kebijakan fiskal negara pasti memegang teguh prinsip dasar ini.
Pemerintah jelas ingin pertumbuhan setinggi mungkin. Hanya jangan lupa, targetnya 6 persen di tahun 2026 dan mencapai 8 persen sampai tahun 2029. Lalu ke “double digits growth” di periode selanjutnya sampai ke tahun 2045 di era Indonesia Emas. Sekarang tercatat di laporan kuartal 1 dan 2 tahun 2026 pertumbuhan memang terus merembet naik, tapi masih di kisaran 5 persenan.
Ya, masih di middle-income, dengan pendapatan per kapita per tahun sekitar USD 5 ribuan, setara dengan kisaran Rp 80 jutaan per tahun. Bandingkan dengan beberapa negara maju seperti Singapura USD 99 ribu, Australia USD 65 ribu, Selandia Baru USD 50 ribu, Jepang USD 35 ribu, Korea Selatan USD 36 ribu, Amerika Serikat USD 90 ribu. Sedangkan negara sejahtera (welfare states) seperti Denmark USD 77 ribu, Norwegia USD 95 ribu, Swedia USD 63 ribu dan Belanda USD 74 ribu.
DIsparitas yang masih teramat lebar. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Lebih baik kita konsentrasi pada upaya mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan. Kita jelas tidak mau terjebak dalam kungkungan “middle-income trap” gegara korupsi yang merajalela dan liarnya ketidakpastian hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Pertumbuhan dan sekaligus pemerataan, ini yang jadi mantra program pembangunan yang Indonesia Sentris, bukan yang cuma Jawa Sentris atau cuma secuil Jakarta Sentris. Pembangunan merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kalau itu tidak tercapai, niscaya “Indonesia Emas” terbengkalai jadi angan-angan belaka.
Di tengah-tengah rapat dengan DPD, 14 September 2026, Purbaya Yudhi Sadewa dicopot via telepon dari Mensesneg Prasetyo Hadi. Hari itu juga penggantinya Suahasil Nazara dilantik di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Tertuang di Keppres No. 97/P Tahun 2026. Hadir di sesi pelantikan itu, Wapres Gibran Rakabuming beserta beberapa Menko, Panglima TNI dan beberapa pejabat lainnya.
Pada 15 September 2026 dilangsungkan sertijab di Kementerian Keuangan. Tanpa panjang lebar Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan kepemimpinannya kepada Suahasil Nazara yang sebelumnya telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 (semasa Menterinya Sri Mulyani Indrawati). Suahasil Nazara tercatat ikut mengawal keuangan negara semasa pandemi Covid-19 dan berbagai gelombang krisis keuangan di kawasan.
Jadi Suahasil Nazara bukanlah anak kemarin sore, ia figur yang sangat mengenal medan dan terbukti piawai berselancar di atas gelombang yang terjadi di kancah global maupun nasional dan yang berimbas sampai ke kementeriannya di kawasan Lapangan Banteng. Spektrum pengalamannya luas dan pemahamannya boleh dibilang sangat lengkap.
Banyak spekulasi yang diutarakan beberapa pengamat perihal penggantian Menkeu yang dirasa agak mendadak ini. Kita hanya ingin berfokus pada rencana besar penyelenggara negara untuk mencapai pertumbuhan 6 persen di tahun 2026 ini dan mencapai 8 persen di tahun 2029 nanti.
Dari pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Purbaya Yudhi Sadewa sendiri, ada beberapa alasan yang terdeteksi. Pertama, adanya pro-con soal perombakan besar-besaran yang terjadi di internal kementerian. Misalnya di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang dilakukan hanya beberapa hari sebelum dirinya dicopot.
Perombakan atau rotasi terhadap ratusan pejabat terjadi pada 10 September 2026. Gerak perubahan ini kabarnya menimbulkan ketegangan internal dan spekulasi mengenai hubungan Purbaya Yudhi Sadewa dengan pejabat-pejabat senior di kementeriannya. Terhadap spekulasi ini Suahasil Nazara segera membantahnya, ia bilang kondisi di internal kementeriannya “aman-aman saja”.
Hal yang lebih strategis adalah soal APBN dan kredibilitas fiskal. Isu defisit APBN yang melebar, kekhawatiran mengenai disiplin fiskal, pelemahan rupiah, kekhawatiran investor, serta sorotan dari lembaga pemeringkat internasional. Pergantian menteri keuangan itu kabarnya ada kaitannya dengan upaya Presiden Prabowo Subianto memulihkan kepercayaan investor dan memperbaiki (meningkatkan) kredibilitas kebijakan fiskal.
Sementara ini Purbaya Yudhi Sadewa dianggap lebih berorientasi untuk mendorong pertumbuhan melalui kebijakan fiskal dan likuiditas. Pendekatan yang kreatif (out of the box), eksperimental dan berani. Sedangkan Suahasil Nazara dipandang lebih cocok untuk mengembalikan disiplin dan kredibilitas APBN. Pendekatan yang konservatif dan lebih “predictable”. Mungkin Presiden Prabowo Subianto sudah menganggap saatnya pengelolaan anggaran Indonesia masuk ke era konservatisme.
Ini tak ada hubungannya dengan tingkat kompetensi para menterinya sejak Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa dan akhirnya ke Suahasil Nazara. Ketiganya punya kompetensi yang tinggi, dan punya prestasinya masing-masing. Kita tidak perlu berspekulasi liar, fokus saja ke target 6 persen dan 8 persen sampai tahun 2029.
Kementerian Keuangan (dibawah Presiden) adalah pengendali utama kebijakan fiskal dan Bank Indonesia yang independen sebagai pengendali utama kebijakan moneter. Dan memang ada pendekatan yang berbeda antara kedua instansi ini. Yang satu berfokus pada pertumbuhan ekonomi, dan satunya lagi pada stabilitas nilai tukar mata uang.
Selama ini Purbaya Yudhi Sadewa dikenal memiliki pendekatan yang lebih agresif terhadap perekonomian, termasuk kebijakan yang mendorong likuiditas perbankan dan kritiknya (yang lumayan tajam atau nyelekit) terhadap kebijakan Bank Indonesia.
Terjadi tensi yang meningkat, terutama mengenai kebijakan injeksi likuiditas ke bank serta hubungan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Karena itu pergantian menkeu bisa saja dibaca sebagai upaya membangun kembali koordinasi Kemenkeu denga BI, terutama setelah ketidakpastian di sektor moneter meningkat.
Peringatan dari lembaga pemeringkat Fitch dan Moody’s telah menjadi caveat bagi pemerintah. Tekanan terhadap outlook / penilaian Indonesia, terutama terkait pada ketidakpastian kebijakan, kredibilitas fiskal, pelebaran defisit dan arah kebijakan ekonomi pemerintah.
Secara terang-terangan Reuters mengaitkan pergantian Menkeu dengan kekhawatiran soal “fiscal credibility” dan kepercayaan investor. Jadi bukan semata-mata soal “Purbaya gagal”. Presiden Prabowo Subianto tampaknya membutuhkan Menkeu yang bakal memberikan sinyal stabilitas kepada pasar, setelah era “eksperimentasi pasar” era Purbaya Yudhi Sadewa kemarin.
Sekali lagi, Suahasil Nazara bukan anak kemarin sore, ia figur yang sangat matang dan seorang teknokrat yang relatif “low profile” serta lebih “predictable”. Profilnya bisa mnemberi sinyal “policy continuity” sekaligus stabilisasi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut pengalaman dan kompetensi Suahasil Nazara penting untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN.
Pendekatan Purbaya Yudhi Sadewa boleh dibilang yang selama ini lebih agresif, bakal jadi lebih “terkendali” atau konservatif dan teknokratis dibawah Suahasil Nazara. Artinya, kalau dulu fokus pada akselerasi pertumbuhan, maka nanti titik beratnya ada stabilitas fiskal.
Ringkasnya, kalau dulu berani mengambil kebijakan tidak konvensional, maka sekarang bakal lebih “predictable”. Kalau dulu Purbaya Yudhi Sadewa lebih mendorong likuiditas, maka Suhaisil Nazara diharapkan lebih menekankan pada disiplin APBN.
Kalau dulu relasinya kritis terhadap Bank Indonesia, sekarang diharapkah lebih koordinatif. Kalau dulu bisa menarik perhatian pasar, sekarang bakal lebih memberikan kepastian pada pasar.
Adalah fakta ekonomi bahwa Purbaya Yudhi Sadewa mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat selama masa jabatannya, tetapi pada saat yang sama muncul persoalan defisit, kredibilitas fiskal, dan kepercayaan investor.
Bahkan lembaga seperti Reuters mencatat pertumbuhan Indonesia pada periode tersebut merupakan yang tercepat dalam tiga tahun, tetapi memang dibarengi juga dengan munculnya kekhawatiran soal fiskal dan rating.
Jadi pergantian ini lebih pas dibaca sebagai perubahan arah dan penekanan kebijakan, bukan sekadar pergantian karena kinerja buruk.
Tetap fokus ke 6 persen di tahun 2026 dan 8 persen sampai tahun 2029. Kerja… kerja… kerja…
Jakarta, Rabu, 16 September 2026
*Andre Vincent Wenas*,MM,MBA., pemerhati ekonomi dan politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.
