Di bawah kepemimpinannya, aparatur kecamatan terus bergerak keluar kantor menyapa warga, mendengar aspirasi, hingga memantau langsung jalannya pembangunan di desa-desa.

Bagi Andi, kehadiran di lapangan bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan inti dari tanggung jawab kewilayahan. Sebagai perpanjangan tangan Bupati di wilayah, camat adalah wajah pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

“Kecamatan itu bagian dari pemerintah daerah yang berada langsung di wilayah. Karena itu, sudah selayaknya camat senantiasa hadir di tengah masyarakat dan pemerintah desa. Kami harus mampu menyampaikan program-program Bupati kepada masyarakat sekaligus melihat secara langsung bagaimana pelaksanaannya di lapangan,” ujar Andi Hikmat.

Ia menambahkan, kesibukan Bupati mengurusi agenda pemerintahan di tingkat kabupaten membuat perangkat kewilayahan memikul beban penting menjaga jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan warga.

“Bupati memiliki kesibukan dan agenda pemerintahan yang sangat luas. Di sinilah camat harus mengambil peran. Kehadiran camat di wilayah pada hakikatnya merupakan bagian dari kehadiran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di tengah masyarakat,” tegasnya.

Salah satu pesan yang terus ditekankan: program tidak boleh berhenti di dokumen perencanaan. Harus turun ke tanah, dikawal pelaksanaannya, dan dicari solusi jika menemui kendala.

“Jangan sampai program pemerintah hanya berhenti di atas kertas. Kita harus melihat bagaimana program itu berjalan, apa kendalanya, apa kebutuhan masyarakat, dan apa yang harus dikoordinasikan dengan perangkat daerah,” katanya.

Mulai dari pelayanan administrasi, tata kelola pemerintahan desa, pembangunan fisik, pemberdayaan warga, hingga ketertiban sosial — semua dipantau secara menyeluruh. Andi mengingatkan, aparatur kecamatan tidak boleh menjadi pihak yang paling terakhir mengetahui apa yang terjadi di wilayahnya sendiri.

“Sebagai camat, kita harus tahu apa yang terjadi di wilayah. Kita harus tahu persoalan masyarakat, perkembangan desa, pembangunan yang berjalan, sekaligus berbagai potensi yang bisa dikembangkan. Jangan sampai aparatur kecamatan justru menjadi pihak yang paling terakhir mengetahui persoalan di wilayahnya sendiri,” ujarnya.

Pendekatan yang dijalankan dirangkum dalam tiga prinsip sederhana namun mendasar: hadir, mendengar, dan mengawal. Hadir di tengah warga, mendengar apa yang mereka sampaikan, lalu mengoordinasikan penyelesaiannya sesuai kewenangan.

“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi seberapa besar masyarakat merasakan manfaat dari kehadiran pemerintah,” ungkapnya.

Kedekatan dibangun tak hanya lewat forum resmi. Nonton bareng pertandingan olahraga bersama warga menjadi ruang komunikasi yang dinilai efektif.

“Kadang persoalan justru muncul dan tersampaikan ketika kita ngobrol dalam suasana santai. Karena itu, membangun komunikasi dengan masyarakat tidak harus selalu dalam forum resmi,” tutur Andi.

Sinergi juga diperkuat lewat Forum Komunikasi Ulama dan Umaro tingkat Kecamatan Batujajar. Andi menegaskan, pembangunan tidak hanya soal fisik, melainkan juga moral dan sosial.

“Ulama dan umaro harus berjalan bersama. Pemerintah membutuhkan pandangan dan peran ulama dalam membangun kehidupan masyarakat yang agamis, sementara pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik,” katanya.

Bagi Andi Hikmat, memimpin kecamatan bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah untuk melayani sebaik-baiknya.

“Kita tidak boleh hanya menjadi camat yang tahu apa yang terjadi di kantor. Kita harus menjadi camat yang tahu apa yang terjadi di wilayah. Karena dari wilayahlah kita bisa melihat wajah pemerintahan yang sesungguhnya,” pungkasnya.

(John Panjaitan/WP)