Dalam Pemandangan Umum Fraksi PKS atas Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Anggota DPRD Kota Makassar Hartono menegaskan bahwa capaian ekonomi Makassar telah melampaui target RPJMD. “Pertumbuhan ekonomi Makassar menunjukkan tren positif dan telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2026,” ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan mencatat, ekonomi Makassar tumbuh 6,61 persen pada Triwulan I 2026, kemudian meningkat menjadi 7,04 persen pada Triwulan II. Secara kumulatif, semester pertama 2026 mencatat pertumbuhan 6,84 persen, lebih tinggi dari target RPJMD sebesar 6,43 persen. Dengan kontribusi 15,25 persen terhadap PDRB Pulau Sulawesi, capaian ini dinilai sebagai akselerasi kinerja ekonomi yang signifikan.

Meski memberikan apresiasi, Fraksi PKS menyampaikan sejumlah catatan. Mereka menekankan agar momentum pertumbuhan ekonomi diterjemahkan ke dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Lima agenda utama yang didorong antara lain: memperkuat pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, mengendalikan belanja operasi, memprioritaskan pelayanan dasar, memperluas kesempatan kerja, serta memastikan setiap tambahan anggaran memiliki target hasil yang jelas.

Hartono menegaskan, keberhasilan pembangunan harus tercermin dari berkurangnya banjir dan genangan, membaiknya jalan dan drainase, meluasnya akses air bersih, tertanganinya persoalan sampah, serta bertambahnya kesempatan kerja dan penguatan UMKM.

Fraksi PKS juga meminta penjelasan terkait penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta komposisi belanja dalam APBD Perubahan 2026. Belanja operasi tercatat naik Rp146 miliar menjadi Rp4,33 triliun, sementara belanja modal justru turun Rp55 miliar menjadi Rp919 miliar. Kondisi ini dinilai perlu klarifikasi mengingat kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dasar masih tinggi.

Dalam rapat paripurna, seluruh sembilan fraksi DPRD Kota Makassar menyetujui agar Ranperda Perubahan APBD 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus). Dengan demikian, pembahasan selanjutnya diarahkan untuk memastikan kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.

(John Panjaitan/WP)