BAGHDAD|WARTAPAPER.COM— Dominasi dan kepentingan geopolitik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah terus diperkuat melalui komitmen bantuan pertahanan finansial yang sangat masif terhadap kedaulatan militer Irak. Berdasarkan laporan dokumen anggaran pertahanan yang dirilis oleh The Washington Institute, Pentagon tercatat telah menyalurkan dana bantuan keamanan dengan total akumulatif mencapai USD 13,8 miliar dalam kurun waktu delapan tahun terakhir. Kucuran dana raksasa melalui koridor Counter-ISIS Train and Equip Fund (CTEF) tersebut didistribusikan secara taktis kepada elemen Pasukan Keamanan Irak (ISF), Dinas Antiteror elit (CTS), serta komando militer regional Kurdi Kurdistan (Peshmerga). Langkah ini diambil Washington sebagai strategi jangka panjang untuk memastikan kesiapan tempur mitra lokal mereka sekaligus menjaga stabilitas geopolitik regional dari potensi ancaman ancaman asimetris.
Kendati misi utama program ini dipublikasikan untuk menumpas sisa-sisa sel tidur kelompok ekstremis, para analis pertahanan menilai bahwa motif utama di balik pendanaan belasan miliar dolar tersebut adalah untuk mengamankan kepentingan strategis AS di gerbang Teluk. Mengutip analisis militer dari Intelligence Online, bantuan militer ini secara sengaja dioptimalkan untuk memperkuat institusi keamanan resmi di bawah kendali perdana menteri Irak guna mereduksi hegemoni milisi bersenjata faksi Syiah (PMF) yang disokong penuh oleh Teheran. Melalui pasokan senjata modern, sistem radar, dan pelatihan taktis, Washington berupaya menavigasi militer Irak agar bertindak sebagai benteng pertahanan transatlantik yang netral dan bebas dari intervensi politik luar negeri Iran di tengah memanasnya situasi Timur Tengah.
Namun, memasuki pertengahan tahun 2026, peta pendanaan keamanan ini mengalami guncangan politik yang cukup signifikan di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Dalam rancangan anggaran Pentagon terbaru, Washington secara mengejutkan memangkas seluruh alokasi dana reguler untuk militer Kurdi Peshmerga dari USD 61 juta menjadi nol akibat lambatnya reformasi unifikasi pasukan Kurdi. Manuver pemotongan ini dinilai sebagai tekanan politik keras dari Gedung Putih agar wilayah otonomi Kurdi mengambil sikap lebih aktif dalam mendukung operasi militer AS terhadap Teheran. Di tengah tekanan tersebut, Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi yang baru saja mengunjungi Washington menegaskan bahwa hubungan masa depan kedua negara akan mulai ditransisikan menuju kerja sama ekonomi dan investasi kilang minyak, menyusul kesepakatan penarikan bertahap sisa pasukan koalisi dari tanah Irak.
Sumber Berita Utama:
The Washington Institute, The New Region, Intelligence Online
#DanaMiliterAS #KeamananIrak #GeopolitikTimurTengah #PeshmergaKurdistan
John Panjaitan/WP
