Mereka datang tidak saja dari Universitas Lampung, dan UIN Raden Intan. Tapi juga sejumlah kampus lain, IMM, dan elemen rakyat lain.
Demo mahasiswa mengusung judul aksinya “Lampung Tarik Mandat”, berlangsung mulai Pukul 10.00 WIB dan hingga berita ini ditulis, aksi masih berlangsung.
Dalam laporannya, pendemo menyampaikan sejumlah tuntutan yang dinilai penting untuk menjawab berbagai persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, hingga penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dimata mahasiswa, DPRD Lampung belum maksimal melakukan pengawasan, yang mengakibatkan terjadi kebocoran anggaran daerah secara liar di Lampung.
Salah satunya, kasus korupsi PT Lampung Energi Berjaya yang saat ini dalam gugatan di pengadilan. Belum lagi, soal banyaknya proyek infrastruktur jalan yang banyak dikerjakan menyalahi aturan.
Program pemerintah yang tidak pro-rakyat justru diprioritaskan. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot APBN tapi berdampak pada sulitnya UMKM.
“Hentikan program MBG yang tidak masuk akal. Program ini hanya untuk memperkaya para elit,” terangnya.
Aksi tabur bunga sempat dilakukan para pendemo, yang dilanjutkan dengan membakar ban mobil di halaman Kantor DPRD Lampung. Asap hitam cukup tebal membumbung di halaman.
Aparat Mapolres Bandar Lampung melakukan pengamanan ketat. Pintu masuk gedung DPRD dipasang blokade kawat berduri.
Kapolresta Bandar Lampung Kombes Polisi Alfret Jacob Tilukay meminta ratusan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dengan sopan dan tertib.
Setidaknya ada enam tuntutan dalam aksi ini.
Pertama, menjadikan pendidikan sebagai program prioritas dengan mewujudkan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis.
Kedua, menurunkan harga bahan pokok serta bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Selanjutnya, keempat mahasiswa meminta pemerintah merevisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta menghentikan praktik militerisme di ranah sipil.
Pada poin kelima, massa aksi mendorong penerapan regulasi pajak kekayaan sebagai upaya menciptakan keadilan ekonomi.
Tuntutan keenam adalah mewujudkan penegakan hak asasi manusia (HAM) yang dinilai lebih substansial dan berpihak kepada masyarakat. (Red/WP)
