JAKARTA|WARTAPAPER.COM-Mengapa ketika sebuah media internasional menerbitkan kritik keras terhadap Indonesia, beritanya menyebar begitu cepat ke seluruh dunia. Tetapi ketika Presiden Indonesia memberikan jawaban resmi, hampir tidak ada rakyat Indonesia yang pernah membacanya?
Pada 14 Mei 2026, The Economist menerbitkan artikel berjudul Indonesia’s President Is Jeopardizing the Economy and Democracy. Isinya keras. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai terlalu intervensionis, membahayakan demokrasi, dan mengancam stabilitas ekonomi.
Artikel itu segera menjadi rujukan berbagai media internasional. Kutipannya beredar ke mana-mana. Narasinya membentuk opini publik.
Namun beberapa minggu kemudian, tepatnya 10 Juni 2026, Presiden Prabowo mengirimkan surat jawaban resmi yang dimuat dalam rubrik The Letters. Surat itu panjang, argumentatif, dan menjawab satu per satu kritik yang dialamatkan kepadanya.
Ironisnya, jauh lebih sedikit orang yang mengetahui keberadaan surat tersebut.
Bukan karena isinya tidak penting, melainkan karena aksesnya berada di balik layanan berlangganan.
Padahal, jika dibaca utuh, surat itu bukan sekadar pembelaan terhadap seorang presiden.
Ia adalah penjelasan mengenai cara Indonesia memandang demokrasi, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa dirinya mengikuti lima kali kontestasi pemilihan presiden selama dua puluh tahun sebelum akhirnya memperoleh mandat rakyat pada Pemilu 2024.
Baginya, demokrasi bukan hanya soal kompetisi politik yang tanpa akhir.
Dalam budaya Indonesia, demokrasi juga berarti musyawarah, kerja sama, dan kemampuan menyatukan kembali bangsa setelah pemilu selesai.
Pertanyaan yang ia ajukan sederhana tetapi menarik untuk direnungkan.
Haruskah Indonesia meniru polarisasi politik yang berkepanjangan hanya agar dianggap demokratis menurut ukuran negara lain?
Surat itu juga menjelaskan mengapa pemerintah tetap menjalankan Program Makan Bergizi Gratis.
Bagi sebagian pengamat internasional, program tersebut dianggap terlalu mahal.
Namun bagi pemerintah Indonesia, persoalannya bukan sekadar angka dalam neraca fiskal.
Persoalannya adalah jutaan anak yang masih mengalami stunting, ibu hamil yang kekurangan gizi, dan masa depan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Di sinilah sering kali terjadi perbedaan cara pandang.
Sebagian melihat anggaran.
Sebagian lagi melihat manusia.
Begitu pula ketika Prabowo menjelaskan berbagai kebijakan yang dianggap terlalu banyak campur tangan negara dalam ekonomi.
Ia justru mengatakan bahwa negara hadir untuk memutus mata rantai tengkulak, memperbaiki distribusi pupuk, membantu petani, nelayan, dan masyarakat kecil agar tidak terus menjadi pihak yang paling lemah dalam sistem ekonomi.
Boleh saja orang berbeda pendapat terhadap efektivitas kebijakan tersebut.
Dalam demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar.
Namun akan lebih adil apabila kritik dibaca bersama jawabannya.
Yang menarik, di akhir suratnya Prabowo tidak meminta semua orang mempercayainya.
Ia hanya mengatakan bahwa pemerintah akan menjawab kritik melalui hasil yang dapat diukur, bukan sekadar retorika.
Kalimat itu sesungguhnya menjadi inti dari seluruh surat tersebut.
Karena pada akhirnya, yang sedang diperdebatkan bukan hanya tentang Prabowo.
Bukan pula semata-mata tentang satu artikel di The Economist.
Yang sesungguhnya diperdebatkan adalah pertanyaan yang jauh lebih besar.
Apakah Indonesia berhak menentukan sendiri jalan pembangunannya?
Apakah setiap kebijakan harus selalu dinilai dengan kacamata negara lain?
Ataukah bangsa ini boleh memiliki cara berpikir, budaya demokrasi, dan strategi ekonominya sendiri sesuai amanat konstitusi dan kebutuhan rakyatnya?
Kita boleh setuju.
Kita boleh tidak setuju.
Tetapi satu hal yang tidak boleh hilang adalah kebiasaan membaca kedua sisi sebelum mengambil kesimpulan.
Sebab sebuah bangsa yang besar tidak dibangun oleh mereka yang hanya gemar mengutip kritik.
Ia dibangun oleh warga yang mau mendengar, menimbang, lalu memutuskan dengan pikiran yang merdeka.
Editor:Red/WP
