SUMATERA UTARA-MEDAN|WARTAPAPER.COM-Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta perhatian terhadap persoalan masyarakat dan ketimpangan pembangunan di sejumlah daerah menjadi prioritas pemerintah.
Bobby menegaskan, kondisi masyarakat seharusnya menjadi perhatian utama seluruh pihak, terutama karena masih ada warga yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
“Yang utama saat ini adalah kondisi masyarakat. Masih banyak warga menghadapi kesulitan dan mengeluhkan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi,” kata Bobby.
Kepulauan Nias Masih Menghadapi Ketimpangan
Kesenjangan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, terutama di Kepulauan Nias yang masih memiliki wilayah tertinggal.
Menurut Bobby, diperlukan kolaborasi antara Pemprov Sumut, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkecil perbedaan pembangunan antardaerah.
Tantangannya bukan sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi provinsi, melainkan memastikan perkembangan tersebut turut dirasakan masyarakat di berbagai kabupaten dan kota.
BI Proyeksikan Ekonomi Sumut Tumbuh 5,11 Persen
Bank Indonesia, kata Destry, berupaya menempatkan sumber daya manusia yang kompeten di daerah agar kebijakan ekonomi dari pemerintah pusat dapat diterapkan secara efektif.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut yang baru, Ameriza Ma’aruf Moesa, memproyeksikan perekonomian Sumatera Utara tumbuh 5,11 persen pada 2026. Inflasi diperkirakan berada di kisaran 3,1 persen.
Ameriza menyebut kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai proyeksi tersebut.
Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan potensi sektor ketenagakerjaan dan pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah.
Proyeksi pertumbuhan tersebut menjadi peluang bagi Sumatera Utara untuk memperkuat aktivitas ekonomi. Namun, pemerataan tetap menjadi tantangan agar peningkatan ekonomi tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Pernyataan Bobby mengenai ketimpangan pembangunan menempatkan persoalan tersebut sebagai salah satu agenda penting pemerintah daerah.
Pertumbuhan ekonomi yang positif perlu diikuti perbaikan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan kesempatan ekonomi, termasuk di Kepulauan Nias.
(Firman/WP)
