JAKARTA|WARTAPAPER.COM- PENGURUS BESAR SERIKAT MAHASISWA MUSLIMIN INDONESIA, Negara Tidak Boleh Menggantung
Pada 10 November 2026, Istana mengonfirmasi sebuah fakta politik yang sangat serius. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan selama 2,5 jam di Istana. Niat itu muncul di tengah polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Wapres. f2b3
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, Presiden tidak menolak niat tersebut, melainkan memberikan saran, sementara Wapres meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). f2b3
Artinya, hingga hari ini, statusnya masih menggantung. Belum mundur secara resmi, tetapi sudah menyatakan niat mundur. Belum diberhentikan, tetapi sudah tidak lagi stabil secara politik.
PB SEMMI menegaskan: Negara tidak boleh dibiarkan menggantung. Ketidakpastian adalah musuh terbesar bagi stabilitas bangsa.
Karena itu, kami mendorong Presiden Prabowo untuk segera mempersiapkan pengganti Wapres RI agar tidak terjadi kekosongan jabatan dan kekosongan kepemimpinan.
Landasan Teori dan Konstitusi: Apa Kata UUD 1945?
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945
UUD 1945 sudah mengatur dengan sangat jelas. Jika Wapres berhalangan tetap, Presiden mengusulkan dua calon Wapres kepada MPR, dan MPR memilih paling lambat dalam waktu 60 hari.
Artinya, konstitusi kita sudah mengantisipasi kekosongan. Yang tidak boleh terjadi adalah kekosongan itu dibiarkan berlarut-larut tanpa persiapan.
Teori Kekosongan Kekuasaan – John Locke
Locke dalam _Two Treatises of Government_ menegaskan, kekosongan kekuasaan adalah kondisi paling berbahaya bagi negara. Ketika kekuasaan kosong, yang muncul adalah ketidakpastian, perebutan, dan ketidakpercayaan rakyat.
Indonesia adalah negara besar dengan 280 juta penduduk. Jabatan Wapres tidak boleh kosong, meskipun hanya sehari.
Teori Legitimasi – Max Weber
Weber menjelaskan, legitimasi pemerintah tidak hanya berasal dari pemilu, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjalankan fungsinya secara efektif. Jika Wapres sudah menyatakan niat mundur, maka fungsi pemerintahan sudah terganggu. Legitimasi akan tergerus jika tidak segera diselesaikan secara konstitusional. Ujar Ali ketua bidang KK PB SEMMI periode 2026 – 2029
Tiga Bahaya Jika Dibiarkan Menggantung
1. Bahaya Ketidakpastian Hukum
Saat ini, ada tiga jalur yang berjalan bersamaan: jalur PTUN yang diminta Wapres, jalur Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR yang sudah didukung sekitar 50 anggota dari enam fraksi, dan jalur niat pengunduran diri. 1683
Jika semua jalur ini dibiarkan tanpa keputusan yang tegas dari Presiden, maka rakyat akan bingung: Siapa yang sebenarnya menjadi Wapres? Siapa yang mengambil keputusan? Siapa yang bertanggung jawab?
Negara tidak boleh dipimpin dengan rumor dan spekulasi.
2. Bahaya Krisis Legitimasi
Putusan MA pada 30 Oktober 2026 menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan SMA yang digunakan sebagai syarat pencalonan Pilpres 2024 tidak sah, dan putusan MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan kelulusan setara SMA. 38dc
Terlepas dari perdebatan hukumnya, secara politik ini sudah menjadi krisis legitimasi. Seorang Wapres yang legitimasi dokumennya dipersoalkan pengadilan akan sulit menjalankan tugas kenegaraan dengan wibawa penuh.
PB SEMMI menghormati hak Wapres untuk membuktikan di PTUN. Tetapi negara tidak boleh menunggu tanpa batas. Harus ada tenggat waktu yang jelas dan persiapan pengganti yang matang.
3. Bahaya Instabilitas Politik dan Ekonomi
Ketidakpastian di pucuk pimpinan akan merembet ke bawah. Investor akan menahan investasi. Birokrasi akan menunggu. Rakyat akan bertanya-tanya. DPR akan terbelah antara yang mendorong pemakzulan dan yang membela.
Inilah yang harus dicegah oleh Presiden Prabowo. Seorang Presiden harus menjadi penentu, bukan penonton.
APA YANG HARUS DI LAKUKAN PRESIDEN PRABOWO
Ketua bidang KK PB SEMMI menawarkan 4 langkah konstitusional dan beradab:
1. Segera Tetapkan Kepastian Status Wapres
Presiden harus segera mengumumkan dengan jujur kepada rakyat: Apakah niat mundur itu diterima atau ditolak? Apakah Wapres akan diberi waktu sampai PTUN selesai? Berapa lama batas waktunya? Rakyat berhak tahu, bukan hanya mendengar kabar dari Istana yang setengah-setengah.
2. Siapkan Dua Nama Calon Pengganti Sejak Sekarang
Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, jika terjadi kekosongan, Presiden wajib mengusulkan dua calon kepada MPR. Persiapan ini bukan bentuk tidak menghormati Wapres yang masih menjabat. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara agar tidak terjadi kekosongan. Persiapan adalah kehati-hatian, bukan pengkhianatan.
3. Hormati Proses Hukum dan Proses Politik DPR Secara Bersamaan
Hak Wapres untuk menempuh PTUN harus dihormati. Hak DPR untuk menggunakan HMP juga harus dihormati. Keduanya adalah mekanisme konstitusional. Jangan ada intervensi. Jangan ada tekanan.
4. Pilih Pengganti yang Memenuhi Syarat, Berintegritas, dan Diterima Rakyat
Pengganti Wapres bukan sekadar pelengkap. Ia harus memenuhi syarat secara hukum, bersih secara moral, dan mampu menjadi perekat bangsa. Jangan lagi ada polemik dokumen, polemik syarat, dan polemik legitimasi yang terulang. Indonesia butuh Wapres yang tidak menyisakan persoalan di kemudian hari.
Tutup Ali : Jangan Biarkan Negara Berjalan dengan Satu Kaki.
PB SEMMI tidak dalam posisi menghakimi Wapres secara pribadi. Kami menghormati niat beliau untuk mundur demi menghindari polemik yang berkepanjangan. Itu adalah sikap yang patut diapresiasi.
Tetapi negara ini lebih besar dari satu orang. Negara ini adalah 280 juta rakyat yang butuh kepastian.
Jika Wapres sudah menyatakan niat mundur, maka tugas Presiden adalah memastikan roda pemerintahan tidak berhenti. Tugas Presiden adalah memastikan tidak ada kekosongan jabatan. Tugas Presiden adalah memastikan transisi berjalan konstitusional, damai, dan bermartabat.
Presiden Prabowo harus bertindak sekarang, bukan menunggu krisis semakin membesar.
Karena negara yang membiarkan jabatan Wapres menggantung adalah negara yang membiarkan rakyatnya hidup dalam ketidakpastian.
PB SEMMI Bersama Rakyat, Kawal Konstitusi, Kawal Transisi Kepemimpinan yang Bermartabat!
Oleh: Ali Mansur Monesa
Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan PB SEMMI periode 2026 – 2029
#PB SEMMI BERSAMA RAKYAT
#JAGAT RAKYAT
#WUJUDKAN KEMERDEKAAN SEJATI
#KAWAL KONSTITUSI
#KAWAL PASAL 8 UUD 1945
