Pernyataan itu menjadi sindiran terhadap frekuensi pelantikan pejabat yang berlangsung di era pemerintahan Prabowo.
Kritik tersebut bukan semata soal siapa yang dilantik. Perhatian utamanya berada pada ukuran birokrasi dan efektivitas pemerintahan ketika semakin banyak posisi serta pejabat berada di dalam struktur kekuasaan.
Perbandingan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo juga menjadi bagian dari sorotan tersebut.

Di tengah kritik itu, publik tentu akan menilai apakah penambahan struktur pemerintahan mampu menghasilkan kinerja yang lebih efektif atau justru membuat birokrasi semakin besar.
Kritik Tere Liye pun menambah daftar perhatian publik terhadap cara pemerintahan Prabowo membangun struktur kekuasaan dan menempatkan para pejabatnya.
(Redaksi/WP)


















