Menurut Lolo, rekam jejak tersebut relevan dengan kebutuhan Indonesia dalam membangun kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mempersiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Ia berpandangan, tantangan Indonesia ke depan tidak cukup dijawab melalui pertumbuhan ekonomi semata. Pemerintah juga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan pangan yang berkelanjutan dan pemenuhan gizi bagi generasi muda.
Pengalaman Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian periode 2024–2026 dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2025–2030 menjadi salah satu dasar penilaian tersebut.
Lolo menilai, sektor pertanian merupakan fondasi penting bagi kemandirian bangsa. Indonesia dengan sumber daya alam dan potensi agraris yang besar harus mampu meningkatkan produksi pangan dalam negeri sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.
Menurutnya, keberhasilan mewujudkan swasembada pangan tidak boleh hanya diukur dari peningkatan angka produksi. Persoalan harga hasil panen, ketersediaan pupuk, akses teknologi, hingga kesejahteraan petani juga harus menjadi perhatian pemerintah.
“Jangan sampai kita berbicara tentang negara maju, tetapi petani kita masih menghadapi persoalan harga hasil panen, pupuk, akses teknologi, dan kesejahteraan. Swasembada pangan harus diwujudkan dengan keberpihakan nyata kepada petani, bukan sekadar mengejar angka produksi,” ujarnya.
Selain ketahanan pangan, Lolo turut menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
Ia merujuk data Badan Gizi Nasional (BGN) per 31 Agustus 2026 yang mencatat program MBG telah menjangkau sekitar 56,99 juta penerima manfaat dari target 74,56 juta orang.
Sementara itu, laporan refleksi 100 hari kepemimpinan Sudaryono di BGN mencatat lebih dari 58 juta penerima manfaat terverifikasi, didukung 26.723 dapur terverifikasi dan 80.315 pemasok lokal. Sebanyak 82,83 persen pemasok tersebut berasal dari kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bagi Lolo, capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi MBG untuk menghubungkan kebijakan pemenuhan gizi dengan penguatan ekonomi masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengutamakan kualitas makanan, pengawasan, transparansi anggaran, dan ketepatan sasaran.
“Program MBG harus kita lihat sebagai investasi masa depan bangsa. Anak-anak Indonesia harus mendapatkan makanan yang bergizi, aman, dan berkualitas. Tetapi pemerintah juga harus memastikan pengawasan berjalan, anggaran digunakan secara transparan, dan pelaksanaannya tepat sasaran. Jangan hanya mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi kualitas dan dampaknya juga harus menjadi ukuran,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar rantai pasok kebutuhan pangan MBG lebih banyak melibatkan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal.
Dengan pola tersebut, program pemenuhan gizi nasional diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga menciptakan pasar bagi produk pangan dalam negeri dan memperkuat perekonomian masyarakat.
“Bayangkan apabila kebutuhan pangan untuk program nasional dapat menyerap hasil produksi petani, peternak, dan nelayan lokal. Anak-anak mendapatkan gizi yang layak, sementara masyarakat produsen memperoleh pasar dan kepastian ekonomi. Inilah hubungan strategis antara ketahanan pangan dan pembangunan sumber daya manusia,” ungkap Lolo.
Pengalaman Politik dan Kesinambungan Pemerintahan
Lebih lanjut, Lolo mengaitkan pengalaman Sudaryono di pemerintahan dan organisasi pertanian dengan kebutuhan menjaga kesinambungan agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, agenda swasembada pangan, penguatan ekonomi rakyat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan koordinasi pemerintahan yang kuat serta figur yang memahami persoalan sektoral.
Ia juga menilai perjalanan politik Sudaryono bersama Prabowo selama bertahun-tahun menjadi bagian dari rekam jejak yang patut diperhitungkan. Kedekatan tersebut tidak terlepas dari perjalanan politik Partai Gerindra hingga mengantarkan Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia.
“Loyalitas Sudaryono kepada Prabowo Subianto tidak perlu dipertanyakan. Ia telah mengikuti perjalanan perjuangan politik Prabowo selama bertahun-tahun. Namun, loyalitas tersebut tentu harus terus diwujudkan melalui kerja nyata, tanggung jawab terhadap rakyat, dan komitmen menjaga kepentingan Merah Putih. Sampai hari ini Sudaryono sudah membuktikan komitmen itu,” katanya.
Meski demikian, Lolo menegaskan bahwa pembicaraan mengenai calon pemimpin nasional tidak semestinya hanya didasarkan pada popularitas maupun kedekatan politik.
Menurutnya, integritas, kapasitas kepemimpinan, pengalaman organisasi, serta hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat harus menjadi bagian penting dalam menilai setiap figur yang diperbincangkan.
Ia berpandangan, kesinambungan pembangunan di bawah pemerintahan Prabowo harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap konstitusi, integritas, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.
“Presiden Prabowo memiliki agenda besar untuk membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri dan berdaulat. Karena itu, kesinambungan pembangunan membutuhkan figur-figur yang memahami persoalan pangan, pertanian, dan pembangunan manusia. Namun, loyalitas kepada Presiden dan negara harus selalu berjalan bersama integritas, konstitusi, serta keberpihakan kepada rakyat,” jelasnya.
Menutup keterangannya, Lolo berharap diskursus kepemimpinan nasional ke depan tidak hanya berkutat pada persoalan politik dan pembagian kekuasaan, tetapi juga mengedepankan gagasan serta komitmen konkret untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, cita-cita Indonesia Emas 2045 harus dibangun melalui kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, dan peningkatan kualitas generasi muda.
“Harapan kita sederhana, Indonesia harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri, menyejahterakan petaninya, dan memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan tumbuh sehat dan cerdas karena keterbatasan ekonomi. Inilah fondasi Indonesia Emas 2045 yang sesungguhnya,” pungkas Lolo.
WARTAPAPER.COM


















