Membawa materi bertajuk “Memahami Kebijakan Publik Menuju Mahasiswa yang Aktif dan Konstruktif”, Sekda menegaskan bahwa kebijakan publik bukan sekadar teori diruang kelas, melainkan denyut nadi penyelesaian masalah rakyat.

Dalam pemaparannya, Sekda menguraikan secara lugas bagaimana roda pemerintahan bekerja dari tingkat kelurahan hingga pusat. Kebijakan publik hadir untuk mengeksekusi solusi riil lewat pemanfaatan sarana publik dan APBD berbasis skala prioritas.

Namun, ia menggarisbawahi realitas lapangan bahwa tidak semua gejolak dimasyarakat bisa langsung dieksekusi pemerintah.

“Suatu masalah perlu diidentifikasi dan dikaji mendalam berdasarkan tingkat urgensi, dampak, serta kemampuan pemerintah dalam menanganinya,”tegasnya dihadapan ribuan mahasiswa.

Ia merinci, proses kebijakan ditingkat lokal wajib melintasi enam tahapan krusial: mulai dari identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi, pengambilan keputusan, hingga implementasi dan evaluasi.

Sekda juga membeberkan lompatan besar performa pendidikan Lombok Timur dalam seperempat abad terakhir. Data mencatat, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) daerah kini telah menembus 14,08 tahun, menandakan anak-anak Lombok Timur kini diproyeksikan mampu mengecap pendidikan tinggi.

Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) saat ini berada diangka 7,71 tahun (setara jenjang SMP).

“Dalam 25 tahun terakhir, perkembangan Lombok Timur sangat jauh berbeda. Ini bukti peningkatan mutu pendidikan berjalan nyata, meski kerja bersama harus terus kita pacu, “ujarnya mengapresiasi kontribusi strategis Universitas Hamzanwadi sebagai benteng pendidikan daerah.

Bukan sekadar kuliah umum searah, Sekda turun langsung berinteraksi dan menantang para mahasiswa baru untuk tidak sekadar jadi penonton. Mahasiswa didorong peka membaca persoalan disekitarnya, berani melontarkan gagasan kritis, serta mengasah keterampilan kolaborasi.

Melalui momentum PKKMB ini, jajaran rektorat dan Pemerintah Daerah berharap 2.200 agen perubahan baru Unham mampu bertransformasi menjadi kekuatan kritis yang aktif, konstruktif dan siap mengawal pembangunan daerah,”tandasnya.

(John/WP)