Kepala sekolah tersebut mengaku aktivitasnya terganggu akibat dugaan tindakan HS yang dinilai mengarah pada bentuk tekanan. HS disebut-sebut mengancam akan menaikkan pemberitaan apabila permintaannya tidak dipenuhi.
Keluhan ini memunculkan pertanyaan serius: apakah fungsi kontrol sosial pers sedang dijalankan secara profesional, atau justru ada pihak yang diduga menjadikan pemberitaan sebagai alat untuk menekan institusi pendidikan?
Pers memang memiliki kewenangan untuk mengawasi, mengkritik, mengungkap persoalan, serta meminta klarifikasi dari penyelenggara pendidikan. Namun, kebebasan pers bukanlah kewenangan tanpa batas, apalagi jika dugaan ancaman dan permintaan uang mulai mencuat.
Dugaan Permintaan Uang, Sejumlah Kepala Sekolah Disebut Pernah Didatangi
Persoalan ini tidak hanya menjadi keluhan Kepala SMKN 5 Bone.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Bone dan Sinjai juga mengeluhkan dugaan aktivitas HS yang berulang kali mendatangi satuan pendidikan dengan mengatasnamakan tugas jurnalistik.
Kedatangan tersebut, menurut keterangan sejumlah kepala sekolah, awalnya disebut untuk melakukan konfirmasi, menggali informasi, dan membahas persoalan yang dianggap layak diberitakan.
Namun, setelah pertemuan berlangsung, muncul dugaan adanya permintaan sejumlah uang kepada pihak sekolah.
Bahkan, HS disebut-sebut telah memberikan nomor rekening kepada beberapa kepala satuan pendidikan.
Jika informasi tersebut benar, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai komunikasi biasa antara wartawan dan narasumber. Dugaan permintaan uang yang dikaitkan dengan ancaman pemberitaan merupakan persoalan serius yang perlu ditelusuri secara objektif.
Siapa yang meminta? Untuk kepentingan apa? Apakah terdapat bukti komunikasi, transaksi, atau saksi yang dapat menguatkan keterangan para kepala sekolah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan dan klarifikasi, bukan sekadar saling melempar tuduhan.
Jangan Jadikan Pemberitaan sebagai Alat Menekan Sekolah
Profesi wartawan merupakan profesi yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perlindungan tersebut diberikan agar jurnalis dapat menjalankan fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial secara independen.
Namun, perlindungan profesi bukan berarti seseorang bebas menggunakan identitas wartawan untuk kepentingan pribadi.
Wartawan berhak meminta klarifikasi, mengkritisi kebijakan kepala sekolah, bahkan mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Akan tetapi, seluruh kegiatan tersebut harus dilakukan dengan cara profesional dan berlandaskan Kode Etik Jurnalistik.
Pemberitaan tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Jika benar terdapat ancaman menaikkan berita apabila permintaan tertentu tidak dipenuhi, maka perilaku tersebut patut diperiksa secara serius oleh pihak yang berwenang.
Kepala Sekolah Jangan Takut, Simpan Bukti dan Tempuh Jalur Hukum
Pihak sekolah di Kabupaten Bone dan Sinjai diharapkan tidak takut menghadapi tekanan dalam menjalankan tugas pendidikan.
Apabila mengalami dugaan intimidasi, permintaan uang, atau ancaman yang dikaitkan dengan pemberitaan, pihak sekolah perlu mengamankan bukti-bukti yang tersedia, seperti percakapan WhatsApp, rekaman komunikasi yang diperoleh secara sah, nomor rekening, identitas pihak terkait, serta keterangan saksi.
Bukti tersebut dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditelaah sesuai ketentuan yang berlaku.
Sekolah juga dapat menyampaikan pengaduan kepada organisasi profesi pers atau Dewan Pers apabila terdapat dugaan pelanggaran etika jurnalistik.
Di sisi lain, setiap kritik dan pemberitaan yang didasarkan pada fakta tetap harus dihormati. Sekolah tidak boleh menggunakan alasan intimidasi untuk menghindari kewajiban memberikan klarifikasi atas persoalan yang memang menjadi kepentingan publik.
Dewan Pers dan Aparat Penegak Hukum Perlu Menelusuri
Dugaan perilaku yang dikeluhkan Kepala SMKN 5 Bone tersebut menjadi momentum bagi organisasi profesi pers dan Dewan Pers untuk memastikan bahwa identitas serta aktivitas jurnalistik tidak disalahgunakan.
Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 menegaskan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Sementara Pasal 2 mengatur bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
Apabila ditemukan bukti adanya permintaan uang yang disertai ancaman, persoalan tersebut juga dapat ditelaah aparat penegak hukum berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang relevan. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum tetap menjadi kewenangan aparat dan pengadilan.
Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar saling membantah, melainkan keberanian membuka fakta.
HS perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi atas keluhan yang dialamatkan kepadanya. Sementara itu, keterangan para kepala sekolah yang mengaku mengalami kejadian serupa perlu diuji melalui bukti dan pemeriksaan yang objektif.
Jangan sampai profesi mulia wartawan yang seharusnya menjadi penjaga kepentingan publik justru tercoreng oleh ulah oknum yang diduga menyalahgunakan nama pers.
WARTAPAPER.COM
