banner 325x300
JAKARTA|WARTAPAPER.COM- Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) memperluas barisan organisasi kemasyarakatan yang berada di dalamnya.

Sebanyak 20 ormas baru dikukuhkan untuk bergabung, menambah kekuatan organisasi tersebut menjadi 103 anggota.

Pengukuhan berlangsung di Aula Universitas Podomoro, Jakarta, Jumat malam, 7 Agustus 2026. Momentum tersebut sekaligus menjadi penanda dua tahun perjalanan FORMAS dalam membangun konsolidasi masyarakat sipil.

Ketua Dewan Pembina FORMAS, Hashim Djojohadikusumo, menilai keberadaan organisasi masyarakat memiliki posisi penting dalam perjalanan pembangunan nasional.

Menurut dia, masyarakat sipil tidak semestinya berdiri jauh dari agenda pembangunan, terutama ketika pemerintah membawa program yang diklaim berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Hashim mengaitkan semangat tersebut dengan cita-cita para pendiri bangsa dan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat.

Ia menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan yang lahir dari perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Di titik inilah keberadaan ormas menjadi menarik untuk dicermati. Bertambahnya jumlah anggota bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga memperbesar tanggung jawab FORMAS dalam menempatkan masyarakat sipil sebagai bagian dari proses pembangunan.

Ketua Dewan Pakar FORMAS, Serian Wijatno, mengatakan konsolidasi 20 organisasi baru tersebut diarahkan untuk memperkuat kontribusi ormas dalam pembangunan.

Baca Juga  Hashim Kasus Keracunan hingga Belatung MBG Adalah Hal Wajar

Serian menegaskan bahwa ormas harus ikut bergotong royong mendukung sekaligus mengawal program pemerintah. Bagi FORMAS, masyarakat sipil tidak seharusnya hanya menyaksikan pembangunan dari luar.

Pandangan tersebut membawa konsekuensi penting. Dukungan terhadap pemerintah idealnya tidak menghilangkan fungsi kontrol masyarakat.

Sebaliknya, organisasi masyarakat dapat menjadi ruang untuk menyampaikan gagasan, kritik, maupun masukan agar kebijakan publik tidak kehilangan orientasi kepada kebutuhan rakyat.

Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budhisedjati juga menyambut bertambahnya anggota sebagai energi baru bagi organisasi. Ia menyebut penambahan tersebut memperkuat semangat FORMAS untuk mengawal program pemerintah yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Namun, ukuran keberhasilan sebuah organisasi masyarakat tidak berhenti pada seberapa banyak organisasi yang bergabung. Yang jauh lebih penting adalah seberapa besar kontribusinya dapat dirasakan masyarakat.

FORMAS kini memiliki pekerjaan yang lebih besar. Dengan 103 organisasi di dalamnya, forum tersebut memiliki ruang yang semakin luas untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat sekaligus mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan.

Sebab pembangunan nasional tidak hanya berlangsung di ruang-ruang pemerintahan. Dampak sebuah kebijakan pada akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari persoalan pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja hingga pelayanan publik.

Karena itu, masyarakat sipil membutuhkan posisi yang sehat: mampu bekerja sama dengan pemerintah ketika kebijakan memang berpihak kepada kepentingan rakyat, tetapi tetap memiliki keberanian menyampaikan koreksi ketika pelaksanaannya tidak sesuai harapan.

Perspektif mengenai pembangunan juga disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Menurut dia, perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya ditopang pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi dan bonus demografi.
Ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yakni kekuatan spiritual dan nilai kebangsaan.

Pandangan tersebut menempatkan agenda Indonesia Emas bukan sekadar target ekonomi. Pembangunan manusia juga membutuhkan fondasi moral agar kemajuan tidak kehilangan arah dan persatuan nasional tetap terjaga di tengah perubahan global.

Bagi FORMAS, bertambahnya 20 ormas baru dengan demikian menjadi babak baru konsolidasi. Jumlah 103 organisasi membawa peluang sekaligus tanggung jawab.

Semakin besar sebuah wadah masyarakat sipil, semakin besar pula tuntutan publik agar organisasi tersebut benar-benar hadir di tengah persoalan rakyat.

Pada akhirnya, kekuatan masyarakat sipil bukan ditentukan oleh banyaknya organisasi yang tercatat sebagai anggota, melainkan oleh keberanian memperjuangkan kepentingan publik, memberikan gagasan yang konstruktif dan memastikan pembangunan tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas.

John Panjaitan/WP