Tapanuli Utara|Wartapaper.Com- Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Hutabarat memimpin Forum Group Discussion (FGD) Rencana Induk Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2027-2045 yang digelar di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan digelar sebagai upaya menyusun arah pembangunan daerah terintegrasi dan komprehensif jangka panjang, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, dan elemen masyarakat. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Kartini Nahampun dalam laporannya menyampaikan, sejumlah tokoh nasional menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, di antaranya Anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk dan Musa Rajekshah, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Ir. Restuardy Daud, M.Sc, Staf Khusus Mendagri/Kepala Posko Nasional Satgas PRR Sumatera Kemendagri Irjen Pol Wahyu Bintono Haribawono, serta Kepala BPIW Kementerian PUPR RI Dr. Adenan Rasyid.
Diskusi tersebut dimoderatori Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min, IPU., ASEAN Eng, Guru Besar Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan Kementerian PUPR RI.
Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Hutabarat menegaskan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi dasar transformasi daerah. “Acara ini bukan sekadar dokumen di atas kertas, tetapi menjadi jembatan transformasi daerah kita untuk jangka panjang,” jelas Bupati.
Lebih lanjut, program unggulan fokus pembangunan Tapanuli Utara, yakni pengembangan sentra pertanian modern, peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Bupati menyampaikan berbagai potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Tapanuli Utara, termasuk keterbatasan anggaran daerah.
“Kami mengajak para pelaku industri untuk turut berinvestasi di Tapanuli Utara. Anggaran daerah kami sangat terbatas, harapan kami ke depan Tapanuli Utara memperoleh berbagai dukungan anggaran dari pemerintah pusat,” pinta nya.
Anggota Komisi I DPR RI Musa Rajekshah dalam pemaparannya menekankan pentingnya keberadaan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2027-2045 sebagai landasan pembangunan.
Inovasi penyusunan rencana pembangunan tersebut menjadi contoh bagi daerah lain.
“Pemerintah pusat harus memastikan adanya Perda tentang rencana pembangunan daerah. Saya mendukung inovasi ini dan siap menjembatani Pemkab Tapanuli Utara dengan berbagai kementerian,” cetus Musa. Sementara itu, Sabam Rajagukguk menyampaikan pentingnya sinkronisasi program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional hingga 2029 sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.Investasi aset negara
“Pemerintah daerah harus dapat menyelaraskan visi-misinya dengan pemerintah pusat sehingga terjalin kolaborasi semua komponen. Mari bergerak cepat, pastikan data dan proposalnya, siap mengawal hingga kementerian,” ujarSabam.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Ir. Restuardy Daud juga memberikan arahan terkait landasan hukum dan konsep penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi,ucap nya mengakhiri Diskusi ini.(James/WP)
