Pernyataan oknum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor terkait ancaman pidana bagi wartawan tanpa Uji Kompetensi Wartawan Tuai kritik keras,Pemerhati hukum dan masyarakat, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.,

BOGOR|WARTAPAPER.COM, 10 Juli 2026 — Pernyataan oknum yang mengatasnamakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor terkait ancaman pidana bagi wartawan tanpa Uji Kompetensi Wartawan (UKW) menuai kritik keras. Pemerhati hukum dan masyarakat, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menegaskan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi menyesatkan publik.

Ia menilai, narasi yang menyebut wartawan tanpa UKW dapat dipidana merupakan bentuk informasi keliru yang tidak hanya mencederai profesi jurnalistik, tetapi juga berpotensi menciptakan ketakutan di kalangan insan pers.

“Tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan wartawan tanpa UKW dapat dipidana. Pernyataan seperti ini jelas tidak berdasar dan harus diluruskan,” tegasnya.

Menurutnya, UKW adalah instrumen peningkatan kompetensi dan profesionalitas, bukan syarat legalitas untuk menjalankan profesi wartawan. Status jurnalis tetap sah sepanjang bekerja di perusahaan pers berbadan hukum dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Prof. Sutan juga mengingatkan bahwa sanksi pidana hanya dapat diterapkan apabila terdapat unsur pelanggaran hukum, seperti penyebaran berita bohong yang merugikan, pemerasan, atau tindak pidana lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Ia menilai, pernyataan sepihak tanpa dasar hukum berpotensi merusak citra organisasi pers dan memperkeruh hubungan antarwartawan. Karena itu, ia mendesak adanya klarifikasi resmi agar tidak terjadi disinformasi yang meluas.

“Organisasi pers seharusnya menjadi pilar edukasi, bukan sumber kegaduhan. Jangan ada lagi narasi yang merendahkan profesi atau menyesatkan publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh organisasi pers untuk menjaga soliditas, profesionalitas, serta menjunjung tinggi etika jurnalistik dalam memperkuat peran pers sebagai pilar keempat demokrasi.