TAPANULI UTARA|WARTAPAPER.COM – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mengimplementasikan digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Kabupaten Tapanuli Utara menjadi daerah percontohan transformasi digital program perlindungan sosial di Indonesia.
Apresiasi tersebut disampaikan Luhut saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Sitampurung, Kecamatan Siborongborong, Jumat, 10 Juli 2026. Kunjungan itu turut dihadiri Penasihat Khusus Kantor Perdana Menteri Singapura Theo Chee Hean dan Direktur Eksekutif Komite Percepatan Transformasi Digital Tubagus Nugraha.
Rombongan disambut Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Parlindungan Lumbantoruan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Satya Dharma Nababan, pimpinan perangkat daerah terkait, Camat Siborongborong, serta Kepala Desa Sitampurung.
Dalam paparannya, Deni mengatakan digitalisasi bantuan sosial tidak hanya bertujuan memodernisasi sistem pelayanan, tetapi juga memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital mengintegrasikan berbagai jenis bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan pendidikan, hingga subsidi energi.
Menurut Deni, apabila sistem yang diinisiasi pemerintah pusat tersebut diterapkan secara nasional, potensi efisiensi anggaran negara diperkirakan dapat mencapai Rp14 triliun. Ia menyebut Tapanuli Utara merasa bangga dipercaya menjadi daerah pelopor dalam implementasi program tersebut.
Melalui aplikasi Perlinsos Digital, proses pendataan penerima bantuan dilakukan dengan sistem penyaringan berlapis yang mengintegrasikan data dari sejumlah instansi, antara lain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian Negara, BPJS Ketenagakerjaan, dan Badan Pertanahan Nasional. Integrasi tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi kesalahan maupun penyalahgunaan data penerima bantuan.
Sebagai daerah percontohan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah merekrut dan melatih 1.670 agen digital yang terdiri atas pendamping Program Keluarga Harapan dan aparatur sipil negara. Hingga saat ini, sekitar 3.200 kepala keluarga telah berhasil diintegrasikan ke dalam sistem baru, sementara proses pemetaan seluruh wilayah ditargetkan selesai pada September 2026.
Dalam kesempatan itu, Deni juga memperagakan secara langsung proses verifikasi kelayakan penerima bantuan menggunakan aplikasi Perlinsos Digital. Demonstrasi tersebut menunjukkan sistem mampu memverifikasi data penerima secara lebih akurat berdasarkan basis data yang telah terintegrasi.
Sementara itu, Luhut menegaskan transformasi digital penyaluran bantuan sosial merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Menurut dia, program tersebut mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
