JAKARTA|WARTAPAPER.COM-
Ada yang tidak beres di dalam salah satu perusahaan negara tertua Indonesia. Dan butuh seorang eksekutor dari luar, seseorang yang tidak punya kepentingan lama di sana, untuk membuka semuanya ke permukaan.
Pada 3 Juli 2026, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengumumkan temuan mengejutkan: terdapat berbagai persoalan keuangan dan tata kelola di PT Pos Indonesia yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun, termasuk indikasi rekayasa keuangan yang kini tengah diaudit dan diinvestigasi.
Pengumuman ini datang bukan di sembarang waktu — melainkan tepat sehari setelah publik mengetahui bahwa Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, mengundurkan diri dari jabatan yang baru ia emban sekitar tiga bulan.
Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara, Rohan Hafas, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil uji tuntas yang dilakukan secara menyeluruh, ditemukan berbagai penyimpangan termasuk dugaan rekayasa keuangan yang saat ini sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan berlaku.
Daud Joseph bukan nama sembarangan. Ia adalah profesional dengan latar belakang pendidikan Teknik Metalurgi dari Universitas Indonesia dan Magister Manajemen dari Thunderbird School of Global Management.
Selama lebih dari 22 tahun, Daud membangun reputasinya di sektor transportasi, agrobisnis, hingga otomotif. Sebelum ke Pos Indonesia, ia memimpin sekitar 6.500 karyawan Transjakarta dan membawa layanan BRT itu menjadi sistem terpanjang di dunia dengan 1,4 juta penumpang per hari.
Daud Joseph resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia pada pertengahan Maret 2026 berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pos Indonesia Nomor 168 Tahun 2026. Sebelum mundur, ia sempat mengungkapkan rencana konsolidasi sejumlah BUMN logistik ke dalam satu entitas di bawah PT Pos Indonesia sebagai bagian dari pembentukan holding BUMN logistik yang ditargetkan bertahap hingga 2027.
Tapi ambisi besar itu kandas jauh sebelum sempat terwujud.
Danantara menerima surat pengunduran diri Daud pada Senin, 29 Juni 2026. Menurut Rohan, Daud menyampaikan bahwa PT Pos Indonesia memerlukan perombakan menyeluruh dan fundamental, dan bahwa kompleksitas persoalan yang ada serta agenda restrukturisasi ke depan membutuhkan keahlian yang lebih spesifik.
Singkatnya: Daud Joseph datang untuk memperbaiki, tapi yang ia temukan justru jauh lebih dalam dari yang bisa ia tangani sendiri.
Dari data yang diungkap Daud sendiri, ketergantungan Pos Indonesia pada proyek pemerintah menjadi masalah struktural serius. Ketika bantuan proyek pemerintah turun ke angka Rp300 miliar pada 2025, total pendapatan perusahaan langsung anjlok ke angka Rp3,9 triliun saja.
Perusahaan negara yang seharusnya punya jaringan logistik hingga pelosok nusantara itu ternyata tidak bisa berdiri dengan kakinya sendiri.
Danantara hingga kini belum mengungkap secara rinci bentuk rekayasa keuangan yang dimaksud, pihak-pihak yang terlibat, maupun estimasi nilai kerugian yang sedang diaudit. Proses investigasi masih berlangsung dan hasilnya akan diumumkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Rohan menegaskan bahwa tidak akan ada ruang bagi praktik yang merusak tata kelola perusahaan, dan seluruh temuan akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, serta sesuai proses hukum.
Danantara juga menyatakan akan segera menyiapkan pemimpin baru untuk melanjutkan agenda restrukturisasi.
PT Pos Indonesia berdiri sejak 1746 — lebih tua dari negara ini sendiri. Lebih dari dua setengah abad, amplop dan paket melewati tangannya. Kini pertanyaan yang menggantung bukan lagi soal siapa yang akan mengirimkan surat berikutnya, tapi siapa yang akan bertanggung jawab atas apa yang selama ini disembunyikan di balik buku-buku keuangannya.
#DanantaraIndonesia #PosIndonesia #BUMN #RekafinKeuangan #TataKelolaperusahaan
Editor:Red/WP
