JAKARTA|WARTAPAPER.COM-Pemerintahan Prabowo Subianto belum sepenuhnya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima Pancasila. Ada kemajuan retorika dan program (MBG, hilirisasi, target penurunan kemiskinan), pertumbuhan ekonomi stabil ~5%, serta upaya pemangkasan BUMN yang tidak efisien. Namun, realisasinya masih timpang: utang naik, ketimpangan struktural belum teratasi, dan tata kelola bermasalah.Masalah utama: praktik satu orang pegang banyak jabatan (direksi BUMN, komisaris, jabatan negara) masih terjadi di awal pemerintahan. Ini menyebabkan cost blowing up, overlapping, inefisiensi, risiko konflik kepentingan, dan pemborosan uang negara yang seharusnya bisa dialokasikan lebih baik untuk rakyat dan iklim usaha yang sehat. Pro-rakyat berarti program sosial harus tepat sasaran tanpa bocor. Pro-pengusaha berarti birokrasi ramping, keputusan meritokrasi, dan kepastian usaha tanpa beban overhead berlebih. Pancasila harus jadi pedoman hidup, bukan pajangan.
Pemerintah sudah mulai pangkas BUMN berlebih itu langkah positif tapi perlu konsistensi lebih besar di penempatan jabatan agar efektif, efisien, dan benar-benar berkeadilan.
“Bapak Prabowo, Pancasila kita junjung. Tapi sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat belum fully on di lapangan. Satu orang banyak kursi direksi, cost langsung melambung, efisiensi buyar. Duit rakyat & peluang pengusaha ikut tergerus.
Bapak Prabowo Subianto harus bijaksana, saatnya pastikan penempatan jabatan meritokrasi, bukan multi-kursi. Rakyat butuh keadilan nyata, bukan cuma program besar yang bocor overhead. Pancasila hidup, bukan pajangan. Satu bangsa, keputusan yang beneran
“Pancasila on fire di pidato, tapi sila kelimanya agak sesak di ruang direksi. Satu orang multi-jabatan, cost blowing up, efisiensi ambyar. Keadilan sosial buat rakyat & iklim usaha sehat belum fully delivered, Pak. Mari rapikan biar Pancasila beneran jalan, bukan cuma dipajang.”
#reminder #prabowosubianto #SaveIndonesia
Editor:Red/WP
