Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) mengundang Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Tim Kenziro Kompas Nusantara, Adi Warman Lubis, untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Dalam surat itu disebutkan bahwa RDPU merupakan bagian dari agenda DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, berdasarkan jadwal persidangan dan keputusan rapat Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.
RDPU dijadwalkan berlangsung pada:
Hari/Tanggal: Rabu, 30 September 2026
Waktu: 13.00 WIB sampai selesai
Tempat: Ruang Rapat BAM DPR RI, Gedung Nusantara II Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta.
Bagian yang memuat rincian agenda dalam surat yang beredar terlihat tertutup, sehingga materi pembahasan secara spesifik belum dapat diketahui dari dokumen tersebut.
Adi Warman Siap Sampaikan Aspirasi Masyarakat
Menanggapi undangan tersebut, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Tim Kenziro Kompas Nusantara, Adi Warman Lubis, saat dikonfirmasi pada Selasa, 29 September 2026 dari Jakarta, menyampaikan kesiapannya untuk memenuhi undangan DPR RI.
“Kami mengapresiasi undangan dari DPR RI melalui Badan Aspirasi Masyarakat. Ini merupakan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat secara langsung kepada lembaga legislatif,” ujar Adi Warman.
Ia mengatakan, kehadiran dalam RDPU merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung dan konstruktif.
“Kami akan hadir dan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Prinsip kami, setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus disampaikan dengan data, fakta dan argumentasi yang konstruktif,” katanya.
Adi Warman juga menegaskan bahwa pihaknya akan mempersiapkan berbagai bahan dan masukan yang akan disampaikan dalam forum tersebut
“Kami berharap pertemuan ini menjadi ruang dialog yang terbuka dan menghasilkan tindak lanjut yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami siap menjalankan tugas organisasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara bertanggung jawab,” tuturnya.
(John Panjaitan/WP)
