Desakan tersebut disampaikan dalam pertemuan Aliansi Petani Tebu Mitra Mandiri PT PSMI yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Kampung Purwa Agung, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Minggu (15/11/2026).
Pertemuan tersebut mengusung agenda pembahasan langkah-langkah yang akan ditempuh sebagai bentuk sikap petani atas belum dibayarkannya hasil penjualan tebu mereka. Padahal, laporan hasil penjualan atau report para petani disebut telah dibagikan.
Namun, hingga saat ini pembayaran belum dapat direalisasikan. Kondisi tersebut disebut berkaitan dengan rekening PT PSMI yang diblokir oleh Kejaksaan Agung serta belum adanya persetujuan (approval) untuk penggunaan dana perusahaan.
Akibatnya, para petani belum mendapatkan kepastian mengenai batas waktu pembayaran hasil penjualan tebu mereka.
Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Petani Tebu Mitra Mandiri PT PSMI menyampaikan tuntutan agar Kejaksaan Agung memberikan kepastian dan membuka blokir rekening perusahaan paling lambat Kamis (19/11/2026), sehingga PT PSMI dapat membayarkan hak para petani.
Jika Tidak Ada Kepastian, Senin Petani Siap Aksi ke Kejagung
Para petani menegaskan, apabila hingga Kamis (19/11/2026) tidak ada penyelesaian atau kepastian terkait pembukaan rekening dan pembayaran hasil penjualan tebu, mereka berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung pada Senin (23/11/2026).
Rencana aksi tersebut menjadi bentuk keseriusan aliansi dalam memperjuangkan hak para petani yang hingga kini belum menerima pembayaran hasil penjualan tebu.
Pertemuan dipimpin Ketua Aliansi Petani Tebu Mitra Mandiri PT PSMI, Sartono. Turut hadir anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dari Dapil 2, Rena Yani, serta anggota DPRD Dapil 3, Sayu dan Hapson.
Hadir pula Camat Negara Batin Edi Saputra, tokoh petani Edison, serta sekitar 1.000 anggota petani mitra dari wilayah Lampung dan Sumatera Selatan.
Para petani berharap Kejaksaan Agung dan pihak PT PSMI segera memberikan penjelasan terbuka mengenai status rekening perusahaan, proses persetujuan penggunaan dana, serta kepastian pembayaran hasil penjualan tebu.
Bagi para petani, persoalan ini bukan sekadar keterlambatan administrasi, melainkan menyangkut hak atas hasil panen yang menjadi sumber penghidupan mereka.
Kini, perhatian tertuju pada tenggat Kamis, 19 November 2026. Jika tidak ada perkembangan, aksi di Kejaksaan Agung pada Senin, 23 November 2026, menjadi langkah yang telah direncanakan oleh Aliansi Petani Tebu Mitra Mandiri PT PSMI.
Sumber:Lensa News TV
WARTAPAPER.COM
