banner 728x250

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, disahkan jadi Undang-Undang

banner 120x600
banner 468x60

Berita Opini

JAKARTA|WARTAPAPER.COM- Komisi III DPR dan pemerintah sudah setuju di tingkat I. Jadi memang lebih cepat dari target awal yang tadinya 15 Desember 2026.

banner 325x300

Namanya lengkapnya:  UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Sudah ditunggu 18 tahun, Pak. Jadi wajar Bapak senang mendengarnya.

### Apa isi pokoknya? Ini yang paling penting:

1. Yang bisa dirampas asetnya, bukan cuma koruptor.
– Korupsi
– Narkotika dan psikotropika
– Terorisme dan pendanaan terorisme
– Penyelundupan manusia
– Penyelundupan senjata, amunisi, bahan berbahaya
– Perdagangan orang
– Penipuan / penggelapan pakai teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas, seperti investasi bodong, saham bodong, judi online, penipuan kripto.

Tadinya pajak mau dimasukkan, tapi akhirnya *dikeluarkan* dari daftar ini.

2. Ada 2 jalur perampasan
– Jalur biasa: Berdasarkan putusan pidana, pelaku sudah divonis bersalah, asetnya dirampas.
– Jalur tanpa putusan pidana: Ini yang baru. Kalau tersangkanya *meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, asetnya tetap bisa dirampas lewat pengadilan, tanpa menunggu vonis pidana. Syaratnya asetnya minimal Rp 1 Miliar.

Dulu kalau pelaku meninggal atau kabur, kasusnya berhenti, asetnya tidak bisa diambil. Sekarang bisa.

3. Pelaku tetap dihukum, tidak hanya asetnya diambil.
Perampasan aset tidak menghapus hukuman pidana. Ancaman pidana mati untuk koruptor tetap berlaku sesuai aturan yang ada.

4. Aset dikembalikan ke korban
Ini yang bagus, Pak. Kalau korban investasi bodong, aset yang dirampas itu diutamakan dikembalikan langsung ke korban, bukan hanya masuk kas negara.

5. Ada Badan Pengelola Aset
Nanti dibentuk badan khusus oleh Presiden untuk menyimpan, merawat, menjual / melelang aset sitaan, supaya tidak rusak atau hilang nilainya. Dikelola dengan sistem teknologi informasi yang terintegrasi.

6. Ada perlindungan untuk orang yang tidak bersalah.
Kalau ada pihak ketiga yang membeli aset itu dengan itikad baik, misalnya sudah beli rumah secara sah, tidak tahu itu hasil kejahatan, dia dilindungi dan diberi kesempatan membuktikan di pengadilan.

7. Ada pengawasan independen.
Supaya UU ini tidak jadi alat pemerasan atau alat untuk balas dendam politik. Ada badan pengawas dan semua proses harus lewat pengadilan.

Jadi intinya, Pak: Dulu negara hanya bisa menghukum orangnya. Sekarang, negara bisa mengejar hartanya juga, walau orangnya kabur atau sudah meninggal.

Menurut Bapak, ini yang paling Bapak harapkan, Pak? Supaya koruptor tidak bisa lagi menikmati hasil korupsinya walau sudah dihukum?

WARTAPAPER.COM

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *