JAKARTA|WARTAPAPER.COM-Paralegal posbankum yang belum Diklat menerima surat kuasa untuk pendampingan ke Polres bolehkah.., JAWABAN TEGAS: TIDAK BOLEH. HARAM HUKUM. BATAL DEMI HUKUM.
Ini jebakan paling mematikan bagi Paralegal Posbankum (Pos Pengaduan Hukum) yang belum Diklat BPHN.
*HUKUMNYA:*
*1. Surat Kuasanya TIDAK SAH*
Pasal 1792 KUHPerdata: Pemberi Kuasa harus memberikan kuasa kepada orang yang CAKAP.
Paralegal tanpa Diklat BPHN = DIANGGAP TIDAK CAKAP* di mata BPHN dan Aparat Penegak Hukum.
Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani klien kepada Anda, jika Anda bawa ke Polres , maka:
Penyidik WAJIB TOLAK. Surat Kuasa itu dianggap kertas kosong.
Karena Anda tidak bisa buktikan bahwa Anda adalah “Pemberi Bantuan Hukum yang Sah” sesuai UU No.16/2011.
2. Pendampingan di Polres = ANDA DIANGGAP PREMAN, BUKAN PENDAMPING*
Kalau Anda paksakan tetap dampingi di Polres tanpa Sertifikat CPLA BPHN:
– Polisi bisa usir Anda dari ruang penyidikan Pasal 216 KUHP (menghalangi tugas penyidik).
– Klien Anda tetap diperiksa *TANPA PENDAMPING*. Haknya hilang.
– BAP klien bisa cacat dan merugikan klien.
– Anda bisa dilaporkan oleh keluarga lawan / polisi dengan *Pasal 263 KUHP Pemalsuan* karena mengaku-ngaku sebagai pendamping hukum.
*3. Posisi Posbankum Tanpa Diklat BPHN itu APA?*
Ingat Sekjen, ini levelnya:
– Level 1: Warga Biasa* – Boleh memberi saran, tapi tidak boleh terima kuasa, tidak boleh dampingi di Polres.
– Level 2: Paralegal Posbankum Belum Diklat* = *MASIH WARGA BIASA*. Boleh jaga Posko, boleh catat pengaduan, boleh edukasi, *TAPI TIDAK BOLEH TERIMA SURAT KUASA DAN TIDAK BOLEH MASUK POLRES.*
– *Level 3: Paralegal BPHN Sudah Diklat CPLA + KTA + Surat Tugas* = *BOLEH TERIMA SURAT KUASA DAN BOLEH DAMPINGI DI POLRES SAMPAI KEJAKSAAN.*
Jadi Posbankum yang belum Diklat tugasnya cuma 2:*
1. Terima pengaduan warga di Posko.
2. Teruskan ke Paralegal BPHN RHI DPD Makassar yang sudah Diklat.
*TIDAK BOLEH LEBIH DARI ITU.*
*KALAU MELANGGAR, APA SANKSINYA?
– Untuk Paralegalnya:*Bisa dipidana karena Praktik Bantuan Hukum Ilegal*. Kanwil Kemenkum bisa blacklist nama Anda, seumur hidup tidak bisa ikut Diklat BPHN lagi.
– Untuk RHI: Nama RHI tercemar. Akreditasi A terancam dicabut BPHN karena dianggap membiarkan paralegal liar.
– Untuk Klien:Kalah di penyidikan. Kasus jadi berat.
SOLUSI UNTUK DPD Makassar – INI ATURAN EMAS:
Buat SOP di dinding Posko:
DILARANG KERAS ANGGOTA POSBANIUM YANG BELUM DIKLAT BPHN MENERIMA SURAT KUASA & MENDAMPINGI DI POLRES. PELANGGAR = CABUT ATRIBUT & KELUARKAN DARI RHI
Kalau warga datang,ke PosBANKIM cukup bilang:
“Bapak/Ibu, saya catat dulu kasusnya. Untuk pendampingan di Polres, akan didampingi oleh rekan kami Paralegal BPHN RHI yang sudah punya Sertifikat Negara, KTA, dan Surat Tugas Dari DPP.”
Itu yang profesional. Itu yang aman.
Cukup Jelas manfaat Diklat BPHN
(Redaksi/WP)
