Namun di tengah kondisi keuangan yang digambarkan “sekarat” ini, muncul keputusan yang sangat membingungkan banyak pihak. Pemko Subulussalam diduga tetap mengalokasikan bantuan anggaran sebesar Rp500 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Subulussalam, khusus untuk pembangunan jalan lingkar.
Keputusan ini sontak memicu keheranan para pengamat kebijakan dan tokoh masyarakat di daerah tersebut. “Sudah diketahui dengan jelas bahwa Kejaksaan sebagai lembaga negara sudah memiliki anggaran sendiri yang bersumber dari APBN.
 Lantas apa alasan mendasar Pemko justru menyumbangkan dana daerah untuk keperluan tersebut? Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik keputusan pemimpin Pemko ini?” ungkap seorang tokoh pengamat kebijakan kota Subulussalam dengan nada kecewa.
Pengamat tersebut menambahkan, seharusnya di saat anggaran daerah sangat terdesak, para pemimpin daerah berpikir jernih dan bijaksana. Alih-alih berusaha mengurangi tumpukan utang dan menutup celah defisit, langkah yang diambil justru sebaliknya: menambah beban keuangan daerah dengan pengeluaran yang tidak mendesak.
Oleh karena itu, pengamat bersama elemen masyarakat meminta tegas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam untuk segera bertindak. “Kami meminta DPRK segera membatalkan dan menarik kembali alokasi anggaran Rp500 juta tersebut. Dana itu jauh lebih baik dialihkan untuk kegiatan dan program yang langsung bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas, serta diprioritaskan untuk melunasi utang dan menutup kekurangan anggaran daerah,” tegasnya.
Seluruh elemen masyarakat berharap kepemimpinan Pemko Subulussalam segera menyadari kondisi nyata keuangan daerah, menghentikan pengeluaran yang tidak tepat sasaran, dan memfokuskan seluruh energi serta sumber daya yang ada untuk mengatasi defisit dan menyehatkan kembali keuangan kota demi kepentingan semua warga.