MEDAN|WARTAPAPER.COM-KEJAKSAAN Tinggi Sumatera Utara (Sumut) mengajukan banding atas putusan bebas empat terdakwa dalam perkara korupsi kerjasama lahan PTPN I Regional I (dahulu PTPN II) dengan Ciputra Land (PT Ciputra Grup) dalam pembangunan perumahan Citra Land di Kabupaten Deli Serdang, Sumut.
Banding diajukan jaksa penuntut dari Kejati Sumut, ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum, Rizaldi, diajukan setelah membaca putusan bebas yang dibacakan
Ketua majelis hakim Muhammad Kasim saat sidang, Rabu, 3 Juni 2026 kepada terdakwa Irwan Peranginangin selaku mantan Direktur PTPN II; mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumut Askani; mantan direktur anak usaha PTPN yakni PT Nusa Dua Propertindo Imam Subakti, dan mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Abdul Rahim Lubis.
” Jaksa penuntut telah mendapat petunjuk dari pimpinam kami agar banding. Banding telah didaftarkan ke Pengadilan Medan pada kemarin dan selanjutnya seminggu setelahnya memori banding akan diserahkann sesuai batas waktu pengajuan banding,” ucap Rizaldi, Rabu, (10/06/2026).
Pertimbangan banding, lanjut Rizaldi, karena jaksa berkeyakinan para terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas peralihan status lahan Hak Guna Usaha PTPN menjadi Hak Guna Bangunan perumahan Citra Land di Deli Serdang.
Jaksa berkeyakinan pemilik HGU yakni PTPN seharus mengembalikan 20 persen lahan ke negara saat terjadi perubahan status HGU menjadi HGB sesuai ketentuan Pasal 165 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021.” Mudah – mudahan banding jaksa diterima pengadilan,” tegas Rizaldi.
Irwan Peranginangin saat menjabat Dirut PTPN II diduga mengalihkan fungsi sebagian lahan HGU PTPN kepada PT Nusa Dua Propertindo tanpa memperoleh persetujuan pemerintah melalui Menteri Keuangan. Akibat perbuatan Irwan Peranginangin, negara mengalami kerugian berupa hilangnya 20 persen lahan negara diatas lahan dikerjasamakan kepada Ciputra lewat anak perusahaan Ciputra yakni PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial seluas 93 haktare. Kerjasama pembangunan perumahan antara PTPN I dengan Ciputra meliputi 8.077 haktare lahan HGU di empat kecamatan di Deli Serdang.
Pada sidang putusan kepada keempat terdakwa, hakim Muhammad Kasim dan hakim adhoc Rurita Ningrum membebaskan keempat terdakwa dari hukuman 1, 6 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Kedua hakim itu menyatakan tidak ditemukan unsur korupsi seperti tuntutan jaksa. Adapun hakim Yusaf rihardi Girsang berpendapat berbeda (Disenting Opinion). Girsang mengatakan keempat terdakwa terbukti bersalah sesuai fakta persidangan.
Humas Pengadilan Negeri Medan Soniady Drajat Sadarisman menyatakan, hakim Yusafrihardi Girsang berpendapat berbeda (Disenting Opinion) dalam putusan keempat terdakwa dugaan korupsi kerjasama lahan PTPN I dengan Ciputra menjadi perumahan Citra Land. Adapun pertimbangan Disenting Opinion hakim, ujar Soni tertuang dalam putusan.(John Panjaitan/WP)
