Barisan Ormas, OKP, Mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (BOOMS) menilai proses seleksi tersebut sarat kejanggalan, cacat perencanaan, dan kental akan intervensi politik yang mencederai semangat meritokrasi ASN. Senin (15/09/2026).
Pupuhu BOOMS, Didin Suhendar, mengungkapkan bahwa klaim objektivitas yang didengungkan Pemerintah Daerah KBB berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Ia menyoroti empat kejanggalan krusial dalam proses asesmen hingga pelantikan tersebut.
1. Pengabaian Box Talenta dan Misteri Data SIMATA
BOOMS mempertanyakan kapan waktu pasti (cut-off) penarikan data dari aplikasi Sismata oleh BKPSDM KBB. Fakta di lapangan menunjukkan banyak pejabat struktural di tingkat Administrator (seperti Camat dan Sekretaris Dinas) yang secara kualifikasi sangat memenuhi syarat dan masuk dalam kategori talenta tertinggi (Box 7, 8, dan 9), namun justru sama sekali tidak dipanggil untuk mengikuti tahapan asesmen, Ujikom atau wawancara.
2. Asesmen Kilat dan Indikasi “Karpet Merah” Batas Usia
Proses pelaksanaan Uji Kompetensi (Ujikom) teknis hingga wawancara berlangsung sangat singkat dan terkesan hanya formalitas administratif. Kejar tayang proses pelantikan ini diduga kuat sengaja dipercepat demi mengejar batas maksimum usia 56 tahun pada hari Senin ini bagi calon tertentu agar bisa lolos promosi ke JPTP. Komite Talenta dituding sengaja menggelar “karpet merah” untuk memuluskan kepentingan figur tertentu.
3. Intervensi Politik Detik Akhir (Kasus Kadisnaker)
Ketidakmatangan regulasi terbukti dari pembatalan sepihak pelantikan calon Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) yang sebelumnya telah mengikuti seluruh rangkaian asesmen. Berdasarkan keterangan Sekretaris Daerah (Sekda) KBB di media massa, pembatalan terjadi karena di detik-detik akhir Bupati memiliki “penilaian atau kesimpulan lain”.
“Hal ini memicu berbagai asumsi. Apakah pembatalan ini terjadi karena adanya transaksional yang blm jelas, atau blm jelasnya komitmen politik calon terpilih ?.
Manajemen Talenta yang sejatinya diciptakan untuk memangkas intervensi politik dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), justru tak berdaya menghadapi selera subjektif kepala daerah,” tegas Didin
.
4. Kegagalan Perencanaan Formasi
BOOMS juga mencatat adanya inkonsistensi jumlah formasi yang menunjukkan lemahnya perencanaan Komite Talenta. Dari total 6 posisi jabatan yang kosong, hanya 5 posisi yang diasesmen, dan pada akhirnya hanya 4 posisi yang dilantik melalui proses promosi. Akibatnya, terjadi defisit pengisian jabatan yang mengakibatkan dua posisi strategis, yaitu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) serta Inspektorat, tetap dibiarkan kosong tanpa pejabat definitif.
Tuntutan BOOMS
Atas berbagai kejanggalan tersebut,
BOOMS secara resmi menyatakan sikap:
1. Desakan kepada BKPSDM KBB untuk Membuka Transparansi Data Sismata dan rekam jejak pemanggilan peserta guna menepis isu tebang pilih.
2. Menuntut Komite Talenta memberikan Penjelasan Akuntabel berbasis indikator kinerja terkait pembatalan posisi Kadisnaker.
3. Meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera turun tangan melakukan audit investigatif atas dugaan maladministrasi dan pelanggaran sistem merit dalam pelantikan ini.
4. “Sistem merit dan manajemen talenta jangan hanya dijadikan tameng administratif untuk melegitimasi kepentingan politik praktis. Jika dibiarkan, hal ini akan merusak iklim kerja profesionalitas ASN di Kabupaten Bandung Barat,” tutup Didin
(John Panjaitan/WP)
