PAPUA|WARTAPAPER.COM- Sebuah laporan investigasi yang beredar mengungkap pola penguasaan lahan skala masif di Tanah Papua yang melibatkan BUMN, elit politik, konglomerat nasional, hingga perusahaan asing.
Laporan tersebut mencatat pembagian konsesi tambang, hutan, dan perkebunan hingga jutaan hektar yang dinilai merampas ruang hidup masyarakat adat.
Papua disebut tidak miskin sumber daya, melainkan menjadi target eksploitasi terstruktur.
Berikut rangkuman temuan utama dari laporan tersebut.
1. Perut Bumi: Dari Grasberg hingga Nikel Raja Ampat
Laporan menyoroti Tambang Grasberg yang dikelola Freeport-McMoRan. Meski pemerintah Indonesia melalui BUMN telah memegang saham mayoritas 51 persen lebih, laporan tersebut mengklaim janji alokasi 10 persen saham untuk pemerintah daerah dan rakyat Papua hingga saat laporan dibuat belum terealisasi, sehingga keuntungan terbesar dinilai masih berputar di pusat.
Sorotan lain mengarah ke Raja Ampat. Di Pulau Gag, tercatat PT Antam menguasai konsesi belasan ribu hektar.
Di Pulau Kawe, laporan menyebut PT Kawei Sejahtera Mining menguasai hampir 6.000 hektar. Laporan tersebut mengaitkan perusahaan ini dengan keluarga pengusaha properti Aguan dan menyebut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era SBY, Freddy Numberi, tercatat sebagai Direktur Utama. Perusahaan ini disebut telah dicabut izinnya karena alasan kerusakan lingkungan.
(John Panjaitan/WP)