JAKARTA|WARTAPAPER.COM- Inisiatif masyarakat sipil dalam menghadirkan konsep pengawasan eksekutif melalui pembentukan Kabinet Bayangan kini tengah memicu diskursus publik yang hangat.
Langkah tersebut diambil sebagai bentuk respon nyata atas penilaian terhadap fungsi kontrol formal parlemen yang dirasa belum berjalan secara maksimal dalam sistem ketatanegaraan.
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, yang ditunjuk menjadi Menteri Sekretaris Negara dalam struktur awal gerakan tersebut memberikan klarifikasi mendalam mengenai tudingan miring yang mengarah pada isu makar.
Melalui dialog interaktif yang ditayangkan secara luas, Feri Amsari menguraikan secara komprehensif bahwa kehadiran struktur alternatif ini murni bertujuan untuk menegakkan prinsip checks and balances.
Mantan direktur Pusat Studi Konstitusi tersebut menegaskan bahwa gagasan pembentukan kabinet tandingan didasarkan pada keinginan untuk menyajikan kebijakan berbasis bukti yang sehat.
Dirinya menepis anggapan makar dengan memaparkan batasan hukum formal kedalam empat unsur pidana yang sama sekali tidak relevan dengan gerakan publik tersebut.
Saluran komunikasi digital formal milik Refly Harun turut menjadi wadah utama dalam menyebarluaskan pokok pemikiran serta sanggahan terhadap berbagai kritik tajam yang dialamatkan ke kabinet tandingan tersebut.
Pembahasan lengkap mengenai dinamika hukum dan struktur alternatif yang digagas oleh para akademisi sipil ini dapat diakses secara langsung oleh masyarakat melalui tautan resmi youtube.com.
Gerakan ini diproyeksikan tetap konsisten mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor konstitusi yang benar dan berpihak pada kemaslahatan rakyat banyak.
(John Panjaitan/WP)
