Tidak hanya menghentikan penerbitan izin baru, pemerintah juga meminta aparat daerah memperketat proses pemeriksaan bagi masyarakat yang mengajukan izin pembelian senjata api.
Pengawasan juga akan diarahkan kepada pemilik senjata yang telah memiliki izin. Pemerintah ingin memastikan seluruh pemegang izin tetap mematuhi ketentuan hukum terkait kepemilikan dan penyimpanan senjata.
Dalam aturan yang berlaku, senjata api harus disimpan di rumah. Pemilik tidak diperbolehkan membawa senjata ke tempat umum apabila tidak memiliki alasan yang dibenarkan secara hukum.
Kebijakan pengetatan tersebut muncul setelah insiden penembakan di sebuah sekolah pada Jumat yang menewaskan sembilan orang.
Peristiwa tersebut semakin menjadi perhatian karena sejumlah korban disebut berasal dari lingkungan keluarga pelaku. Kakek dan nenek pelaku yang masih berstatus pelajar turut menjadi korban dalam tragedi tersebut.
Tragedi itu mendorong pemerintah Thailand mengevaluasi sistem keamanan di lingkungan pendidikan sekaligus memperkuat upaya pencegahan kekerasan.
Menteri Pendidikan Prasert Jantararuangthong telah mengajukan paket keselamatan nasional yang terdiri atas enam langkah kepada Kabinet. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mencegah serangan serupa kembali terjadi di lingkungan sekolah.
Pemerintah juga berupaya memperkuat sistem pencegahan di sekolah dengan memperhatikan faktor keamanan, kesehatan mental, serta persoalan perundungan yang dapat menjadi pemicu kekerasan.
Penangguhan izin baru selama satu tahun kini menjadi bagian dari respons nasional Thailand setelah tragedi tersebut. Pemerintah berharap kebijakan itu dapat memberikan waktu untuk memperketat sistem pemeriksaan dan mengevaluasi mekanisme pengawasan senjata api.
Pada saat yang sama, penguatan keamanan sekolah diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman bagi siswa, guru, serta seluruh masyarakat sekolah.
Redaksi/WP
