Memahami Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Konsekuensi Hukum Pemberitaan bagi Pejabat Publik

JAKARTA|WARTAPAPER.COM- Di era keterbukaan informasi, sebuah pemberitaan dapat menyebar dalam hitungan detik dan membentuk opini publik. Namun, tidak semua orang memahami bahwa hukum memberikan hak dan mekanisme penyelesaian ketika terjadi sengketa akibat pemberitaan.

Berangkat dari semangat meningkatkan literasi hukum, Rumah Hukum Indonesia (RHUKI) akan meluncurkan Roadshow Dialog Hukum RHUKI di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Mengusung tema “Memahami Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Konsekuensi Hukum Pemberitaan bagi Pejabat Publik,” kegiatan ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan pejabat publik, aparatur pemerintah, insan pers, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat untuk memperkuat pemahaman mengenai hukum pers, etika jurnalistik, dan komunikasi publik yang bertanggung jawab.

Peserta akan memperoleh pemahaman mengenai hak jawab, hak koreksi, mekanisme penyelesaian sengketa pers, serta batasan antara kritik, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi yang tidak benar. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan potensi konflik akibat pemberitaan dapat diminimalkan melalui langkah yang tepat sesuai ketentuan hukum.

Ketua DPW RHUKI Sulawesi Selatan, Hamka Hamid, C.JI., CPLA., menegaskan bahwa Dialog Hukum RHUKI merupakan bagian dari upaya membangun budaya komunikasi publik yang sehat.

“Setiap orang dapat menjadi objek pemberitaan. Yang terpenting bukan sekadar menjadi berita, tetapi memahami hak, kewajiban, dan langkah yang tepat ketika menghadapinya. Dialog Hukum RHUKI hadir untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pers, dan masyarakat melalui edukasi hukum yang objektif dan membangun.”

Roadshow ini ditujukan bagi kepala desa, perangkat desa, lurah, camat, ASN, humas instansi pemerintah, jurnalis, akademisi, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat umum. Jadwal pelaksanaan dan lokasi kegiatan akan diumumkan dalam waktu dekat melalui kanal resmi RHUKI.

COMING SOON

Roadshow Dialog Hukum RHUKI

“Memahami Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Konsekuensi Hukum Pemberitaan bagi Pejabat Publik.”