banner 728x250

Menguliti Disorientasi Ormas: Dari Pejuang AD/ART Menuju Industri Proposal dan Syahwat Politik

banner 120x600
banner 468x60

JAKARTA|WARTAPAPER.COM-Mayoritas organisasi modern kini terjebak dalam lingkaran setan personal branding para petingginya serta pemenuhan isi perut kelompok. Legalitas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang mencantumkan visi sosial mulia dalam akta notaris, sering kali hanya menjadi “topeng birokrasi”.

banner 325x300

Dunia keorganisasian di Indonesia sedang mengalami degradasi moral dan struktural yang akut. Istilah “Ormas” (Organisasi Kemasyarakatan) yang sejatinya mengemban amanah luhur sebagai pilar masyarakat sipil (civil society), kini bergeser makna di mata publik menjadi sinonim dari arogansi, premanisme legal, dan sekadar kendaraan syahwat politik praktis. Sebagai pengamat yang tidak hanya membaca teori di atas meja, melainkan juga mengalami langsung pasang-surut dinamika ini sebagai pengurus, ketua, hingga pendiri organisasi, kita harus berani menatap cermin retak ini dengan telanjang dan objektif.

Jika ditarik garis historis, ormas pada era perjuangan hingga pasca-Orde Lama berdiri kokoh di atas fondasi ideologi yang jelas. Gerakannya terukur, pengabdiannya nyata, dan kepatuhannya terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah harga mati. Namun, infeksi oportunisme mulai terlihat nyata sejak tahun 1995 ke atas, dan meledak secara tak terkendali pasca-2005. Gelombang demokratisasi justru melahirkan anomali: kemunculan ormas-ormas berskala daerah dan nasional yang tumbuh bak jamur di musim hujan, tetapi miskin substansi. Fenomena ini memicu pertanyaan krusial: mengapa ormas-ormas legendaris yang punya rekam jejak sejarah pun ikut terseret dalam arus keliaran ini dan mengekor ke arah pragmatisme politik?

Jawabannya klise namun menyakitkan : Gaya dan Perut.

Mayoritas organisasi modern kini terjebak dalam lingkaran setan personal branding para petingginya serta pemenuhan isi perut kelompok. Legalitas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang mencantumkan visi sosial mulia dalam akta notaris, sering kali hanya menjadi “topeng birokrasi”. Begitu surat keputusan (SK) keluar, lembar-lembar AD/ART dikunci rapat di dalam laci, digantikan oleh lembar-lembar proposal yang berujung pada tindakan intimidatif berkedok kemitraan. Secara subtansi, model ini tidak berbeda jauh dengan partai politik—mereka hanya berbeda gaya dan seragam.

Waktunya Audit Lapangan: Membedah Portofolio vs Realitas

Mengamati fenomena ini tidak lagi cukup dengan sekadar mengernyitkan dahi atau mengeluh. Perlu ada tindakan investigatif yang radikal. Kami, sebagai analis perilaku sosial dan kebangsaan, memandang perlunya dilakukan survey dan audit portofolio menyeluruh terhadap seluruh Ormas dan Parpol di berbagai daerah.

Kita harus berani melakukan cross-check berbasis fakta lapangan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis:

1. Konsistensi Konstitusi Organisasi: Apakah program kerja yang berjalan di lapangan benar-benar manifestasi dari visi-misi dalam akta pendirian, ataukah sekadar gerakan reaktif demi setoran anggaran?

2. Fiksi Kepengurusan: Apakah nama-nama mentereng yang terpampang dalam struktur organisasi benar-benar memiliki andil, dedikasi, dan kontribusi nyata? Ataukah nama mereka hanya dicatut sebagai bumper politik dan alat ‘gertak’ birokrasi tanpa pernah tahu apa yang diperjuangkan anggotanya?

Dunia pergerakan hari ini sedang mengalami krisis loyalitas. Hal yang paling menyedihkan adalah nasib para pendiri dan organisatoris idealis yang betul-betul tulus memikirkan nasib anggotanya di akar rumput. Mereka yang setia pada garis perjuangan sering kali tersingkir oleh para penyusup profesional yang mahir bernegosiasi di bawah meja demi konsesi politik.

Jika sebuah organisasi tidak lagi mampu menjaga keutuhan internal melalui prinsip nilai yang terukur—sebagaimana pentingnya menjaga poin-poin kredibilitas dan integritas—maka organisasi tersebut tak lebih dari sekadar gerombolan yang terorganisir. Sudah saatnya publik dan pihak berwenang tidak lagi terpukau oleh kemegahan seragam atau jargon mulia di atas kertas. Kita butuh restrukturisasi moral keorganisasian, sebelum fungsi kontrol sosial ormas benar-benar mati dan berubah total menjadi industri pemalakan massal.

Ditulis oleh :

R. Rizky Natawijaya, S.H., CFIP, CPP, C.MK., C.CP, C.Neg.

Analis Perilaku Sosial, Ormas dan Kebangsaan

Editor:John Panjaitan/WP

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *