banner 728x250

Komposisi Dukungan Anggota DPR RI dalam Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Tunjukkan Perbedaan Jumlah yang Mencolok Antar Fraksi

banner 120x600
banner 468x60

Berita Nasional

JAKARTA|WARTAPAPER.COM-Komposisi dukungan anggota DPR RI dalam usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan perbedaan jumlah yang mencolok antar fraksi.

banner 325x300

Dari delapan fraksi yang menyampaikan usulan, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tercatat hanya mengajukan satu anggota.

Jumlah tersebut menjadi yang paling sedikit dibandingkan tujuh fraksi lainnya yang turut menyampaikan usulan HMP kepada pimpinan DPR RI dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Berdasarkan rekapitulasi yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, total terdapat 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi yang menandatangani usulan tersebut.

Rinciannya, Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, Partai Gerindra 11 anggota, Partai NasDem 19 anggota, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 18 anggota, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 28 anggota, Partai Amanat Nasional (PAN) satu anggota, serta Partai Demokrat 18 anggota.

Dari komposisi tersebut, PKS tercatat sebagai fraksi dengan jumlah pengusul terbanyak, yakni 28 anggota. Sementara PAN berada pada posisi paling sedikit dengan hanya satu anggota yang membubuhkan tanda tangan.

Perbedaan jumlah ini menjadi salah satu catatan penting dalam dinamika politik di parlemen, mengingat seluruh delapan fraksi tercatat telah menyampaikan usulan penggunaan hak konstitusional DPR tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan bahwa pimpinan DPR telah menerima usulan HMP dari para anggota sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, usulan tersebut akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR RI sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Meski demikian, pengajuan HMP tidak serta-merta berarti pemakzulan telah diputuskan. Usulan tersebut masih harus melalui tahapan konstitusional dan mekanisme hukum yang berlaku.

Kini, perhatian publik tertuju pada kelanjutan proses di DPR RI, termasuk bagaimana masing-masing fraksi menyikapi perkembangan usulan tersebut.

WARTAPAPER.COM

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *