Berita Opini
JAKARTA|WARTAPAPER.COM— Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Indonesia (LKHKPI), Ali Rumauw, SH, yang juga merupakan praktisi hukum, menilai dinamika politik dan ketatanegaraan terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus disikapi melalui pendekatan konstitusional, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan politik.
Menurut Ali Rumauw, wacana pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menghilangkan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam menjalankan fungsi pengawasan dan hak konstitusionalnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa persoalan pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme ketatanegaraan yang berbeda. Pengunduran diri merupakan keputusan pribadi pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan merupakan mekanisme pemberhentian melalui prosedur konstitusi yang telah diatur secara tegas dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Negara Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut jabatan publik, termasuk Wakil Presiden, harus diselesaikan berdasarkan konstitusi. Tidak boleh ada pejabat negara yang berada di luar jangkauan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum,” ujar Ali.
Ia merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang memberikan landasan konstitusional bagi DPR untuk mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terdapat dasar hukum yang memenuhi ketentuan konstitusi.
Dalam konteks tersebut, Ali Rumauw menilai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh anggota DPR merupakan bagian dari instrumen pengawasan parlemen yang harus dihormati. Namun, pelaksanaannya tetap wajib memenuhi persyaratan, pembuktian, dan tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ia juga menyoroti perkembangan sikap sejumlah anggota DPR dari Partai Golkar yang mulai mendorong penggunaan hak konstitusional terkait wacana pemakzulan Gibran. Menurutnya, aspirasi tersebut perlu ditempatkan dalam ruang demokrasi dan diproses secara objektif melalui lembaga negara yang berwenang.
“Jangan sampai persoalan ini berubah menjadi pertarungan kepentingan politik. Yang harus dikedepankan adalah kepastian hukum, transparansi, serta penghormatan terhadap prinsip konstitusionalisme,” tegasnya.
Ali Rumauw, SH menambahkan, apabila terdapat dugaan bahwa seorang pejabat negara tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, persoalan tersebut harus diuji berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, bukan hanya berdasarkan opini publik.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme pemakzulan tidak dapat dilakukan secara sepihak. DPR harus terlebih dahulu menyampaikan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus. Apabila terbukti memenuhi alasan konstitusional, proses selanjutnya diteruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Bagi LKHKPI, persoalan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Jabatan Wakil Presiden bukanlah persoalan kekuasaan semata, melainkan amanah konstitusi yang harus dijalankan dengan memenuhi seluruh persyaratan hukum. Demokrasi yang sehat membutuhkan keberanian untuk mengawasi kekuasaan sekaligus ketegasan untuk menaati konstitusi,” tutup Ali Rumauw.
Oleh : Ali Rumauw, SH — Direktur Eksekutif Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Indonesia (LKHKPI) – Praktisi Hukum
WARTAPAPER.COM
