PAREPARE|WARTAPAPER.COM– Di tengah dinamika pasokan energi nasional dan derasnya arus informasi di media sosial, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memilih memperkuat komunikasi dengan awak media. Melalui agenda silaturahmi bertajuk “menyeruput bersama” yang digelar di Lagota Cafe, Parepare, Rabu, 28 Oktober 2026 , jajaran Pertamina berdiskusi terbuka dengan puluhan jurnalis mengenai tantangan distribusi BBM hingga pentingnya peran media dalam menjaga situasi tetap kondusif di tengah masyarakat.
Hadir dalam pertemuan tersebut Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, didampingi Sr Supervisor Communication & Relations Okky Aditya Wibowo serta Jr Officer I Communication & Relations Irsyad Ismail Akmaluddin.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kunjungan kerja tim Pertamina usai melakukan agenda di Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam suasana santai dan penuh kekeluargaan, Lilik menegaskan Pertamina tidak pernah memiliki niat mengurangi pasokan energi kepada masyarakat. Menurutnya, perusahaan justru terus berupaya maksimal memastikan kebutuhan BBM dan LPG tetap terpenuhi di tengah berbagai tantangan yang ada.
“Pertamina selalu berikhtiar bagaimana memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Tidak ada niat mengurangi pasokan atau membuat masyarakat kesulitan mendapatkan energi. Justru kami terus berusaha agar distribusi tetap berjalan lancar,” ujar Lilik.
Menurut Lilik, Pertamina memiliki kewajiban menyalurkan BBM sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Namun setelah BBM keluar dari SPBU dan sampai ke tangan konsumen, pengawasan penggunaan menjadi ranah berbagai pihak lain yang membutuhkan sinergi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
“Kami tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum ketika menemukan indikasi penyalahgunaan atau pelangsiran. Tetapi secara bisnis, ketika BBM sudah tersalurkan sesuai prosedur dan barcode yang sah, kami wajib melayani masyarakat,” katanya.
Hoaks dan Kepanikan Dinilai Perburuk Situasi
Dalam diskusi tersebut, Lilik juga menyinggung peristiwa antrean panjang yang sempat terjadi di sejumlah daerah beberapa waktu lalu. Menurutnya, kepanikan publik sering kali diperparah oleh informasi yang tidak terverifikasi, terutama melalui media sosial.
Ia mencontohkan lonjakan permintaan BBM yang pernah terjadi meski kondisi stok sebenarnya masih dalam kategori aman. Namun karena masyarakat menerima berbagai informasi yang menyebut BBM akan langka atau harga akan naik, terjadi aksi pembelian berlebihan yang memicu antrean panjang di SPBU.
“Kadang stok aman, tetapi permintaan mendadak melonjak karena masyarakat khawatir kehabisan. Ini yang kemudian menciptakan antrean panjang. Karena itu kami berharap informasi yang disampaikan ke publik benar-benar terverifikasi,” ujarnya.
Lilik mengajak insan pers untuk tetap menjalankan fungsi kontrol sosial, namun dengan mengedepankan akurasi dan konfirmasi agar tidak memicu keresahan yang tidak perlu. “Kalau ada informasi yang berkembang, silakan konfirmasi kepada kami. Jangan sampai informasi yang belum jelas justru memicu kepanikan di masyarakat,” katanya.
Lilik juga memaparkan tantangan besar sektor energi nasional. Saat ini kebutuhan minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri masih berada di kisaran 800 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus dipenuhi melalui impor.
Kondisi itu membuat Indonesia rentan terhadap gejolak global, termasuk konflik geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia. Karena itu, menurutnya, Pertamina memiliki tanggung jawab besar memastikan masyarakat tetap mendapatkan energi di tengah berbagai ketidakpastian global.
“Peran kami adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bagaimana pedagang kecil, pelaku UMKM, pengemudi ojek online, dan masyarakat umum tetap bisa mendapatkan energi untuk menunjang aktivitas sehari-hari,” katanya.
Ribuan Nomor Polisi Sudah Diblokir
Sementara itu, Sr Supervisor Communication & Relations Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Okky Aditya Wibowo, mengungkapkan upaya pengawasan distribusi BBM subsidi terus diperketat.
Menurutnya, Pertamina secara aktif melakukan pemantauan terhadap kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang menggunakan identitas berbeda atau memanfaatkan celah sistem untuk memperoleh BBM subsidi secara tidak semestinya. “Tahun ini sudah sekitar 6.000 nomor polisi yang kami blokir karena terindikasi melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan dalam pembelian BBM subsidi,” ungkap Okky.
Meski demikian, ia mengakui praktik pelangsiran masih menjadi tantangan karena selalu muncul berbagai modus baru di lapangan. Karena itu, penanganan persoalan tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada Pertamina, tetapi memerlukan keterlibatan pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Okky menjelaskan tantangan distribusi BBM di wilayah Sulawesi berbeda dengan daerah di Pulau Jawa. Sebagian besar distribusi di kawasan Indonesia Timur masih mengandalkan transportasi laut dan kapal.
Faktor cuaca, kondisi perairan, hingga karakteristik wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan pasokan energi tetap tersedia tepat waktu. “Mayoritas distribusi menggunakan kapal. Berbeda dengan Jawa yang banyak mengandalkan jalur darat.
Di Sulawesi dan Indonesia Timur, faktor cuaca dan kondisi perairan sangat mempengaruhi distribusi,” jelasnya. Karena itu, Pertamina berharap terbangun pemahaman bersama antara perusahaan dan media mengenai tantangan nyata yang dihadapi dalam menjaga pasokan energi di kawasan timur Indonesia.
Pertemuan yang berlangsung santai tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang dialog antara Pertamina dan insan pers.
Berbagai isu mulai dari kuota BBM subsidi, pengawasan SPBU, pelangsiran hingga tantangan distribusi energi dibahas secara terbuka. Bagi Pertamina, media bukan hanya mitra penyebaran informasi, tetapi juga bagian penting dalam membangun literasi energi di tengah masyarakat.
Melalui komunikasi yang sehat dan terbuka, Pertamina berharap informasi yang diterima publik semakin akurat, sehingga kebutuhan energi masyarakat tetap terjaga tanpa diwarnai kepanikan yang tidak perlu.
Sumber: Kilas Sulawesi.Com
Redaksi/WP
