KUBU RAYA|WARTAPAPER.COM- Wakil Bupati Kubu Raya, Haji Sukiryanto, membacakan jawaban Bupati Kubu Raya, Haji Sujiwo, atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya, Rabu (21/10/2026).
Dalam jawaban tersebut, Bupati Kubu Raya Haji Sujiwo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai pandangan, saran, serta masukan yang disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Haji Sukiryanto, Bupati menekankan bahwa setiap kebijakan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, perluasan kesempatan usaha, serta kemudahan akses terhadap pelayanan publik.
Optimalisasi PAD dan Efisiensi Anggaran
Terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan terus berupaya meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, perluasan basis penerimaan, peningkatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi.
Sementara itu, mengenai penurunan pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan anggaran pemerintah pusat, perubahan alokasi transfer, serta penyesuaian perhitungan penerimaan.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Kubu Raya akan memprioritaskan belanja pada program-program strategis dan pelayanan dasar masyarakat.
Efisiensi penggunaan anggaran juga menjadi perhatian agar setiap alokasi belanja memberikan manfaat yang optimal.
Pemerataan Pembangunan Jadi Perhatian
Dalam aspek pemerataan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan yang menjangkau seluruh wilayah, tidak hanya berorientasi pada kawasan perkotaan.
Penentuan prioritas pembangunan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi infrastruktur, tingkat urgensi pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah daerah juga menyoroti sejumlah isu lainnya yang menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD, antara lain alokasi belanja pegawai, pengelolaan bantuan pemerintah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta rencana pembangunan gedung DPRD Kabupaten Kubu Raya.
Terkait rencana pembangunan gedung DPRD, pemerintah daerah menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.
Masukan Fraksi Jadi Bahan Penyempurnaan RAPBD
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berharap seluruh pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dapat menjadi bahan penting dalam penyempurnaan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran yang ditetapkan nantinya tidak hanya memenuhi ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Melalui perencanaan anggaran yang tepat sasaran, pemerintah daerah berharap berbagai program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kubu Raya.
Pemerintah daerah berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan dengan baik sehingga APBD yang ditetapkan nantinya benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Kubu Raya.
(Redaksi/WP)
