Sekretaris SATMA AMPI Madina, Mulya Harisandi, menilai beredarnya video yang memperlihatkan dugaan aksi pembakaran tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, apabila video tersebut benar menunjukkan adanya aksi masyarakat terhadap fasilitas yang diduga digunakan dalam aktivitas PETI, kondisi itu merupakan alarm keras atas potensi munculnya tindakan di luar mekanisme hukum.
“Kalau benar masyarakat sampai mengambil tindakan sendiri, ini alarm serius. Jangan sampai karena persoalan PETI tidak ditangani secara tegas dan konsisten, masyarakat akhirnya merasa harus turun tangan sendiri,” tegas Mulya Harisandi.
Ia mempertanyakan sejauh mana efektivitas Satuan Tugas (Satgas) Penertiban PETI Madina yang dibentuk untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
Mulya mengingatkan, keberadaan Satgas PETI jangan sampai hanya berhenti pada pembentukan struktur, rapat koordinasi, sosialisasi, atau pernyataan penertiban tanpa diikuti tindakan yang terukur di lapangan.
Menurutnya, persoalan PETI tidak semata-mata menyangkut aktivitas pertambangan tanpa izin. Dampaknya dapat berkaitan dengan kerusakan lingkungan, keselamatan masyarakat, potensi konflik, serta persoalan hukum yang harus ditangani melalui mekanisme negara.
Karena itu, SATMA AMPI Madina mendesak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bersama aparat penegak hukum dan seluruh unsur terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satgas PETI.
Evaluasi tersebut, kata Mulya, penting untuk mengetahui apakah Satgas benar-benar bekerja efektif, bagaimana pola pengawasan di lapangan, serta sejauh mana tindak lanjut terhadap laporan masyarakat mengenai aktivitas PETI.
Di sisi lain, aparat penegak hukum juga diminta segera menyelidiki kebenaran dan konteks video dugaan pembakaran yang beredar di masyarakat.
“Harus dipastikan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang ada pembakaran, siapa yang melakukan, apa pemicunya, dan apa objek yang dibakar. Semua harus diungkap secara terang agar tidak berkembang menjadi konflik baru,” katanya.
Ia menegaskan, SATMA AMPI tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri. Penanganan PETI, menurutnya, harus tetap dilakukan berdasarkan hukum dan kewenangan masing-masing institusi.
“Jangan menunggu masyarakat semakin kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan aparat. Penertiban PETI harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pembentukan tim dan pernyataan di ruang publik,” pungkas Mulya Harisandi.
(Maya /WP)
