Rapat dipimpin Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Hadir pula perwakilan Pemko Medan, PT Pelindo, Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Utama Belawan, Kabid Pembangunan BBPJN Sumut Rahmad Parulian, dan PPK 4.5 Tambos Nainggolan.
Pelabuhan Belawan merupakan pintu gerbang ekspor-impor terbesar di Sumatra bagian utara. Setiap hari ribuan truk kontainer keluar-masuk. Namun selama ini akses jalan menuju pelabuhan kerap dikeluhkan rusak dan macet, terutama di jam operasional pelabuhan.
Kepala BBPJN Sumut, Hardy Siahaan, mengatakan rapat ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam membangun sinergitas.
“Ini wujud komitmen kita bersama untuk meningkatkan kolaborasi antar instansi. Tujuannya satu, membangun infrastruktur yang berkualitas dan tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di Kawasan Pelabuhan Belawan,” ujar Hardy kepada wartawan usai rapat.
Dalam pertemuan dibahas pemetaan titik-titik kerusakan jalan, pengaturan arus lalu lintas truk, serta rencana peningkatan kapasitas jalan akses. Kejaksaan Tinggi Sumut turut hadir untuk memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai aturan dan bebas dari permasalahan hukum.
Asdatun Kejatisu menyebut pendampingan hukum diperlukan agar proyek berjalan lancar. “Kami hadir untuk mengawal. Jangan sampai niat baik membangun justru terhambat persoalan administrasi di kemudian hari,” katanya.
Rapat ini disambut baik oleh masyarakat dan pelaku usaha yang menggantungkan hidup di sekitar Pelabuhan Belawan.
Samsul, sopir truk kontainer yang sudah 10 tahun melintas di jalur Belawan, mengaku sudah lelah dengan kemacetan.
“Kami berharap kali ini bukan rapat saja Pak. Jalan yang berlubang dan macet tiap hari itu bikin solar boros dan barang telat. Kalau Pemko, BBPJN, dan Pelindo kompak benahi, kami sangat berterima kasih,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ani, pemilik warung di Jalan Pelabuhan. Menurutnya, kondisi jalan yang rusak berdampak pada omzet.
“Kalau jalannya bagus, truk lancar, pembeli juga banyak mampir. Kami sudah lama nunggu pembangunan yang nyata di sini,” katanya.
Dengan adanya koordinasi ini, masyarakat berharap percepatan pembangunan infrastruktur di Belawan bisa segera terasa. Pemerintah menargetkan hasil rapat ini ditindaklanjuti dalam waktu dekat agar tidak mengganggu arus logistik nasional.
(BBPJN Sumut/Red)
