Berita Opini

 

JAKARTA-WARTAPAPER.COM– Persoalan ratusan ribu anak yang tercatat tidak sekolah di Provinsi Jawa Barat menjadi sorotan serius. Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., mendesak Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan dan memerintahkan jajaran pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pendidikan di Jawa Barat. Berdasarkan data yang disampaikan narasumber, terdapat sekitar 508.000 anak tidak sekolah, sehingga diperlukan langkah cepat untuk memastikan penyebab persoalan tersebut serta menjamin setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak.

banner 325x300

Desakan tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online pada 19 November 2026 melalui sambungan telepon seluler dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta.

 

Menurutnya, persoalan anak tidak sekolah tidak boleh dianggap sebagai masalah administratif semata. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut masa depan generasi muda dan keberlangsungan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Ia mengungkapkan bahwa informasi mengenai 508.000 anak tidak sekolah di Jawa Barat diperolehnya melalui rekam jejak digital dan pengaduan masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan verifikasi langsung terhadap data tersebut agar diketahui jumlah sebenarnya, penyebab, serta kondisi keluarga anak-anak yang terdampak.

“Presiden RI harus mengetahui persoalan ini. Saya meminta agar jajaran pemerintah segera melihat langsung kondisi anak-anak yang tidak bersekolah di Jawa Barat. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut,” ujar Prof. Sutan Nasomal.

Anggaran Daerah Jangan Hanya untuk Pencitraan

Selain persoalan pendidikan, Prof. Sutan Nasomal turut menyoroti prioritas penggunaan anggaran pemerintah daerah di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang dinilainya masih menghadapi berbagai kesulitan.

Ia mempertanyakan apakah alokasi anggaran daerah sudah benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat, terutama pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Menurutnya, pemerintah harus berani mengevaluasi kegiatan pembangunan yang dinilai kurang mendesak apabila masih terdapat kebutuhan masyarakat yang jauh lebih penting dan membutuhkan penanganan segera.

Salah satu yang menjadi kritiknya adalah penggunaan anggaran untuk pembangunan ornamen atau gapura bambu yang dinilainya perlu dievaluasi dari sisi manfaat dan urgensinya.

“Daripada anggaran besar dihabiskan untuk menghias bambu seperti gapura yang belum tentu menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, lebih baik pemerintah mengevaluasi prioritas belanja dan memperkuat bantuan bagi anak-anak yang terancam putus sekolah,” tegasnya.

Ia berharap setiap rupiah anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghasilkan pembangunan yang terlihat menarik secara visual, tetapi kurang menjawab persoalan mendasar rakyat.

Kemiskinan Jangan Menjadi Penghalang Anak Bersekolah

Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa pemerintah daerah harus hadir di tengah masyarakat dan mendengarkan langsung persoalan yang menyebabkan anak-anak tidak dapat melanjutkan pendidikan.

Menurutnya, apabila terdapat anak yang berhenti sekolah karena tidak mampu membeli seragam, perlengkapan belajar, atau menghadapi keterbatasan ekonomi keluarga, pemerintah harus menyediakan solusi melalui program bantuan yang tepat sasaran.

Ia menilai persoalan ekonomi keluarga tidak seharusnya membuat seorang anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

Pemerintah daerah bersama dinas pendidikan perlu melakukan pendataan, mendatangi keluarga yang membutuhkan, serta memastikan anak-anak yang tidak sekolah mendapatkan pendampingan agar dapat kembali mengakses pendidikan.

Pungutan Sekolah Negeri Ikut Menjadi Sorotan

Dalam pernyataannya, Prof. Sutan Nasomal juga menyoroti kemungkinan adanya praktik pungutan yang memberatkan orang tua siswa di sekolah negeri.

Ia meminta pemerintah melakukan pengawasan terhadap mekanisme pembiayaan pendidikan, khususnya apabila terdapat laporan mengenai permintaan uang seragam atau pungutan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Menurutnya, apabila ditemukan dugaan pelanggaran, dinas pendidikan harus melakukan pemeriksaan secara objektif dan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Ia juga mengingatkan agar sekolah tidak menjadi tempat yang justru menambah beban ekonomi keluarga kurang mampu.

Pendidikan seharusnya menjadi jalan bagi anak-anak untuk memperbaiki masa depan, bukan menjadi sumber persoalan baru bagi orang tua.

Presiden Diminta Evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap persoalan pendidikan di Jawa Barat.

Ia berharap pemerintah pusat tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi juga mendorong pemeriksaan lapangan melalui kementerian dan lembaga terkait.

Evaluasi tersebut, menurutnya, perlu mencakup penyebab anak tidak sekolah, efektivitas program bantuan pendidikan, ketepatan sasaran anggaran, serta kinerja pemerintah daerah dalam menangani persoalan pendidikan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan membuka data secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui langkah konkret yang telah dilakukan.

Pendidikan Adalah Investasi Masa Depan Bangsa

Prof. Sutan Nasomal mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan modal utama untuk membangun bangsa yang kuat dan maju.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat di Jawa Barat untuk meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak yang mengalami kesulitan memperoleh pendidikan.

Semangat gotong royong, menurutnya, dapat menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial dalam membantu anak-anak kurang mampu agar tetap memiliki kesempatan belajar.

“Ilmu itu seperti cahaya yang sangat penting dalam situasi apa pun. Anak-anak Indonesia harus mendapatkan kesempatan belajar di sekolah. Mereka adalah generasi yang kelak akan membesarkan dan mengharumkan nama bangsa,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan generasi mudanya. Negara tidak akan menjadi kuat apabila masih banyak anak kehilangan kesempatan untuk belajar akibat keterbatasan ekonomi maupun persoalan kebijakan.

Dorong Verifikasi dan Evaluasi Terbuka

Persoalan anak tidak sekolah di Jawa Barat membutuhkan perhatian dan penanganan serius. Namun, angka 508.000 anak yang disampaikan narasumber perlu dicocokkan dengan data resmi pemerintah agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami kondisi sebenarnya.

Data awal yang diberitakan ANTARA pada 16 November 2026 bahkan menyebut jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Barat mencapai 544.947 anak, yang masih dalam proses verifikasi lapangan. Angka tersebut menunjukkan pentingnya pembaruan dan validasi data secara berkala.

Pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai jumlah anak tidak sekolah, penyebab utama, program penanganan, serta realisasi anggaran yang dialokasikan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Redaksi juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dinas pendidikan terkait memberikan klarifikasi mengenai langkah konkret yang telah dan akan dilakukan untuk memastikan anak-anak memperoleh hak pendidikan.

Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers. Pers tidak menyimpulkan adanya penyalahgunaan anggaran maupun pelanggaran oleh pihak tertentu tanpa bukti dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Narasumber  : Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH. Pakar Hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) – Association of Young Indonesian Advocates.

(WARTAPAPER.COM)

Tagar : #WARTAPAPER.COM# #PrabowoSubianto #SutanNasomal #JawaBarat #508RibuAnak #AnakTidakSekolah #DaruratPendidikan #HakPendidikan #PendidikanIndonesia #AnggaranPendidikan #PutusSekolah #PemerintahJawaBarat #PengawasanAnggaran #GenerasiEmasIndonesia #PendidikanUntukSemua